Guru di Kabupaten Tegal Diminta Tidak Pasif dalam Menulis

DISWAYJATENG, SLAWI - Ratusan guru di Kabupaten Tegal mengikuti Workshop Pendidikan di salah satu hotel di Slawi. Workshop dihadiri Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Fakih, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tegal Faqikhurrohim dan sejumlah narasumber lainnya.

Dalam kesempatan itu, Fikri Fakih meminta kepada seluruh guru atau tenaga pendidik agar tidak berhenti menulis. Guru harus selalu berkreasi dalam menulis, baik menulis tentang pengalaman pribadi, artikel maupun lainnya.

BACA JUGA:Bupati Pemalang Mansur Hidayat Tegaskan Jika ASN Harus Menjaga Netralitas

"Termasuk juga jangan berhenti menghitung. Guru harus bisa aritmetika. Jangan sampai kalah dengan pedagang pasar yang jago menghitung," kata Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini.

Menurutnya, ketika guru memiliki kemampuan yang lebih, jangan langsung bangga atau besar hati. Terlebih jika ada guru yang senior, jangan merasa lebih bisa dibandingkan yang junior. 

BACA JUGA:Bupati Pemalang Mansur Hidayat Urung Marahi Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan

Guru senior memang memiliki pengalaman atau ilmu pengetahuan yang lebih banyak. Akan tetapi, ilmu yang dimilikinya belum tentu bisa diterapkan di zaman modern seperti sekarang ini.

"Apa yang diketahui (zaman) dulu, belum tentu diketahui (zaman) sekarang," ucapnya.

Fikri juga mewanti-wanti kepada guru jika menemui siswa yang hobi mengkritik supaya tidak marah. Sebaliknya, jika menjumpai siswa yang pendiam dan penurut, jangan langsung bangga. Karena siswa pendiam belum tentu pandai seperti siswa yang kerap melontarkan kritikan.

BACA JUGA:Bantuan Beras Diharapkan Turunkan Harga di Pasaran Kabupaten Pemalang

"Jangan marah ketika siswa sering bertanya. Jangan menganggap siswa itu bodoh. Karena tidak ada anak yang bodoh selagi dia mau belajar," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Fikri juga menyinggung soal jumlah guru honorer yang lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 12 ribu orang se Indonesia. Namun nasib mereka belum jelas karena belum menerima SK.

"Di Jawa Tengah ada 4.500 orang. Mereka juga sudah lolos tapi belum ada SK-nya. Ini harus ada solusi," tandasnya. 

Sumber: