Setyo Tolak Hasil Konfercabsus Luar Biasa DPC GMNI Kota Tegal
Setyo Amboro Nesta foto bersama anggotanya usai terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tegal hasil Konfercabsus Gedung DPD KNPI Kabupaten Tegal.--Harian Pagi Radar Tegal
DISWAY JATENG - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tegal hasil Konfercabsus Gedung DPD KNPI Kabupaten Tegal pada 29 Juli 2023, Setyo Amboro Nesta, menolak dan melayangkan mosi tidak percaya atas hasil Konfercabsus Luar Biasa DPC GMNI Kota Tegal.
Mosi tidak percaya itu disampaikan Setyo dengan alasan roda organisasi yang dipimpinnya telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan menjunjung tinggi pedoman GMNI.
BACA JUGA:GMNI Demo Tolak Kenaikan BBM di DPRD Brebes, Kutuk Mafia BBM Bersubsidi Pemburu Rente
“Kami tegaskan, Konfercabsus Luar Biasa GMNI Kota Tegal pada 17 hingga 18 Januari 2024 tidak melalui konfirmasi atau pemberitahuan ke cabang GMNI Tegal. Karenanya, hal itu kami anggap menyimpang dari aturan pedoman organisasi," tandas Setyo dalam press release-nya yang juga ditandatangani sekretarisnya, Heru Setiawan, Jumat (26/1).
Menurut Setyo, hal yang menyimpang Konfercabsus Luar Biasa GMNI Kota Tegal pada 17 hingga 18 Januari 2024 adalah melanggar Bab VIII Konfercabsus Luar Biasa Pasal 24 Ayat 1, di mana penyelenggaraan Konfercabsus Luar Biasa adalah DPC setelah ditetapkan dalam forum Rapimcab.
BACA JUGA:DPC GMNI Brebes Bagikan Ratusan Coklat Kepada Masyarakat Peringati Hari Lahir Pancasila 2023
Kemudian, Pasal 26 Ayat 2 menyebutkan harus mendapat persetujuan minimal 2/3 DPK definitif. Selanjutnya, dalam Ayat 3 tertuang harus mendapatkan persetujuan ½ plus 1 kepengurusan DPC GMNI. Lalu pada Ayat 4 disebutkan pelaksanaan Konfercabsus Luar Biasa harus ditetapkan melalui Rapimcab.
"Dengan demikian, Konfercab Luar Biasa pada 17 hingga 18 Januari 2024 di salah satu rumah kader GMNI Kota Tegal adalah tidak sah," tegasnya.
Sebab, imbuh Setyo, para delegasi melakukan sikap politik tanpa musyawarah mufakat di DPK-nya masing-masing, yang saat itu dihadiri Ketua DPK ISIP, Ketua DPK Ekonomi dan Ketua DPK KIP.
"Sehingga terkesan kegiatan tersebut dipaksakan," tandasnya. (mei)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: