Dugaan Korupsi Beras Bansos PKH, Mensos Risma Malah Bingung KPK

JAKARTA, DISWAYJATENG.ID - Dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) terus didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial (Kemensos) yang justru malah membuat bingung Mensos Tri Rismaharini.

Mensos Risma bingung mengapa bisa KPK melakukan penggeledahan di kantor Kemensos, Salemba pada Selasa 23 Mei 2023.

Sebabnya, proses penggeledahan KPK itu berkaitan dengan pendalaman kasus dugaan korupsi beras bansos PKH tahun 2020-2021 di salah satu direktorat di Kemensos. Namun KPK malah mengobok-obok ke satuan kerja lainnya.

Menurut Risma, seharusnya penggeledahan itu hanya melibatkan pengelola anggaran saja.

Pengelola anggaran yang dimaksud yakni Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) selaku pengelola anggaran.

Selain itu Risma mengetahui ada juga pegawai di Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) yang diduga terlibat di dalamnya.

"Jadi, kalau tanya masalahnya di mana saya ga tahu, hanya yang saya tahu ini aneh, kenapa duit yang di Dayasos itu turut serta (staf Linjamsos)," papar Risma di kantornya pada Rabu, 24 Mei 2023 dari disway.id.

"Tapi kan saya ga tau case kejadiannya kayak apa, itu ya,” sambungnya.

Risma juga mendengar adanya informasi kalau kasus korupsi bansos pada 2020-2021 diduga melibatkan staf di kantor pusat Kemensos.

Setelahnya Risma bergerak cepat untuk memutasi staf terkait dari kantor pusat tanpa kendali peran pengelolaan uang.

"Saya mendengar aja (terlibat). Saya juga takut ada dampaknya kan? Memang ada yang saya nonjob-kan juga, tapi itu harus diperiksa dulu," terangnya.

Risma merotasi staf yang diduga terlibat agar tak berperan secara strategis hingga pemeriksaan di KPK selesai.

Dengan begitu, kata Risma, staf tersebut bisa fokus menyelesaikan kasus yang tengah menjeratnya.

Sumber: