Bukan Hanya Soal Jabatan Presiden, Ini Enam Tuntutan Mahasiswa di Aksi 11 April

JAKARTA, (Disway Jateng) -- Rencana aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara pada Senin 11 April 2022 cukup menghangatkan suasana politik di tanah air.

Benarkah ini efek dari wacana Presiden 3 periode sampai penundaan Pemilu 2024?

Bukankah, berkali-kali dengan jelas Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak apa pun skema dan wacana yang disodorkan untuk dirinya untuk kembali memimpin negeri ini.

Jokowi terang benderang menolak perpapanjangan masa jabatan yang digagas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskanda, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Apalagi, berkeinginan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024 mendatang dengan cara mengubah konstitusi UUD 1945.

Koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa Ahmad Marzuki menolak jika 2 isu itu sebagai pemantik gerakan aksi nanti.

”Bukan 2 tuntutan itu, tapi BEM juga akan membawa 18 tuntutan pada aksi nanti,” tegasnya, Sabtu 9 April 2022.

Selain penundaan Pemilu 2024, atau perpanjangan masa jabatan 3 periode, mahasiswa juga mendesak stabilitas harga kebutuhan pokok.

BEM meminta, adanya jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. BEM juga mendesak Presiden Jokowi berani membuat kebijakan yang pro terhadap wong cilik.

”Fokus kami pun pada tuntutan-tuntutan, tidak lain. Selain barang pokok, kami juga meminta Pemerintah segera membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” terang Marzuki.

Aksi nanti, adalah ekspresi penyampaian aspirasi, pendapat. Apalagi pemerintah tidak melarang. ”Sudah saya sampaikan, ada 18 tuntutan, dan kita sampaikan secara terbuka. Dalam pertemuan dengan Watimpres, Pemerintah tidak melarang kami melakukan aksi,” jelasnya.

Bahkan Marzuki memberikan apresiasi atas sikap pemerintah, memberikan ruang kebebasan kepada mahasiswa khususnya BEM untuk menyampaikan pendapat.

”Perwakilan aksi sudah menyampaikan poin-poin pokok kepada Wantimpres Wiranto,” imbuhnya.

Beberapa di antaranya soal mahalnya harga minyak goreng sampai dugaan kartel minyak goreng yang terus bermain mengumpulkan pundi dari keringat rakyat yang terus dibelit kesusahan.

Dari 18 tuntutan itu, Marzuki membenarkan beberapa hal seperti pajak, maupun ketahanan energi nasional.

Berikut ini 6 poin utama dari 18 tuntutan:

1. Mendesak Presiden Joko Widodo memberi pernyataan secara terbuka kepada publik bahwa dia tegas menolak wacana menunda Pemilu 2024.

2. Mendesak dan menuntut Presiden menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

3. Menuntut Presiden menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran.

4. Mendesak Presiden mengusut tuntas kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

5. Mahasiswa meminta Presiden menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.

6. Menuntut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuntaskan janji-janji kampanye sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024.

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal mengaku telah berkirim surat ke kepolisian mengenai rencana aksi itu.

BEM SI menargetkan ada sekitar 1.000 mahasiswa yang akan turun ke jalan. Mereka berasal dari perguruan tinggi negeri dan kampus swasta itu.
”Kami minta kepolisian tidak membubarkan paksa unjuk rasa mahasiswa tersebut,” harapnya.

Editor: Ismail Fuad

Sumber: