Dugaan Penyunatan BLT Kemensos Bikin Geger Warga Kudus

KUDUS, diswayjateng.id - Pemerintah Desa Tergo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus diduga melakukan tindakan pemotongan Bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos). Dugaan penyunatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini berdalih untuk pemerataan bagi warga kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan. 

Tentu saja dugaan aksi nekat itu memicu keluhan warga desa yang berada di lereng Pegunungan Muria Kudus ini. BLT senilai Rp900 ribu yang dicairkan warga melalui Kantor Pos, diduga dipotong Rp400 ribu oleh oknum RT.

Atas penyunatan BLT itu, warga Desa Tergo menyebut kebijakan sepihak itu dituding memberatkan. Sebab pemotongan dana tidak melibatkan seluruh penerima BLT melalui musyawarah. Selain itu, tidak ada kejelasan terkait penggunaan uang hasil potongan.

Munculnya dugaan pemotongan ini, karena sebagian warga desa setempat menilai penerima BLT saat ini dianggap sudah mampu. Padahal banyak warga lainnya yang tidak terdata justru lebih membutuhkan.

Memanasnya dugaan pemtongan itu, akhirnya digelar pertemuan di Balai Desa Tergo. Kegiatan itu mngundang warga, pemerintah desa, kecamatan, dan Dinsos P3AP2KB.

Tak Ada Alasan Pemotongan BLT

Dalam pertemuan itu, Camat Dawe, Dian Noor Tamyiz menegaskan bahwa tidak ada alasan yang membenarkan pemotongan BLT. Karena itu, pihaknya meminta agar uang yang terlanjur dipotong untuk dikembalikan kepada para penerima manfaat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Tergo, Annor Musthofan mengaku tidak ada praktik pemotongan BLT yang dilakukan aparat pemerintah desa setempat.

Annor menegaskan bahwa seluruh BLT diterima secara penuh oleh warga tanpa ada pemotongan. Namun kondisi di lapangan, pemotongan itu memang benar terjadi.

Uang potongan BLT tersebut, beberapa diantaranya sudah dibagikan ke warga lain dan ada yang masih di pengepul. Muncul pemtongan ini karena sebagian warga penerima BLT saat ini dianggap sudah mampu. Di satu sisi banyak warga lain yang tidak terdata justru lebih membutuhkan.

Kepala Dinsos P3AP2KB Kudus, Putut Winarno menambahkan, data penerima BLT sepenuhnya ditetapkan pemerintah pusat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Jika ada ketidaktepatan sasaran, perbaikannya juga menjadi kewenangan pusat. Keputusannya, uang BLTS yang terlanjur dipotong, dikembalikan ke penerima,” ujar Winarno.

Menurut Winarno, penyaluran BLT  telah dimulai sejak Jumat pekan lalu melalui PT Pos Indonesia dan sudah terealisasi sekitar 70 persen. Warga di Kecamatan Dawe dan Gebog menjadi penerima BLT terbanyak. Di dua kecamatan ini masing-masing lebih dari 6.000 warga.

Winarno menambahkan, total penerima BLT di sembilan kecamatan di Kudus mencapai puluhan ribu orang. Nominal bantuan Rp900 ribu untuk periode Oktober–Desember.

“Pencairan berlangsung 21 hingga 29 November dan dapat diperpanjang hingga 30 November apabila pemerintah pusat memberi tambahan waktu,” tukasnya.

 

Sumber: