APBD Kabupaten Tegal 2027 Defisit Rp147 Miliar, Fraksi PKS Soroti Ketergantungan Transfer

SLAWI, diswayjateng.id – RAPBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027 mendapat sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di tengah rencana belanja daerah yang mencapai Rp2,940 triliun, Fraksi PKS menilai pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Lima catatan penting itu disampaikan anggota Fraksi PKS H. Bakhrun, mewakili Ketua Fraksi PKS Arip Budiono, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal dengan agenda Pandangan Umum Fraksi, Senin (28/9/2026).

Bakhrun mengungkapkan, berdasarkan Pengantar Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Tegal 2027, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp2,792 triliun.

BACA JUGA:Polsek Bumijawa Tegal Tangani Kebakaran Lahan di Sokasari

BACA JUGA:Lagi dan Lagi, Dugaan Keracunan MBG Terjadi di Blora, 13 Siswa SDN 1 Tutup Diperiksa

Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp723,258 miliar. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp1,990 triliun.

Menurut Fraksi PKS, komposisi tersebut menunjukkan pendapatan daerah masih cukup bergantung pada transfer. Karena itu, pemerintah daerah didorong terus menggenjot PAD melalui berbagai langkah yang tidak justru membebani masyarakat maupun dunia usaha.

“Pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha,” kata Bakhrun dalam pandangan fraksinya.

Sorotan berikutnya menyasar struktur belanja daerah. Dari total belanja yang direncanakan Rp2,940 triliun, belanja operasi mencapai Rp2,151 triliun. Sedangkan belanja modal hanya sekitar Rp321,468 miliar.

Fraksi PKS meminta belanja operasi benar-benar dikendalikan secara efisien. Pada saat yang sama, belanja modal diharapkan lebih fokus menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat.

Mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga penciptaan lapangan kerja.

BACA JUGA:Dua Bulan, Polres Blora Ungkap 5 Kasus Narkoba dan Amankan 8 Tersangka

BACA JUGA:Dua Bulan, Polres Blora Ungkap 5 Kasus Narkoba dan Amankan 8 Tersangka

“Belanja modal harus lebih diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat,” tegasnya.

Sumber: