Batang Dapat 1.000 BSPS, Tapi PR Rumah Layak Masih 68.226 Unit

Tambahan 1.000 unit BSPS ini menjadi salah satu sumber penanganan kebutuhan rumah di Kabupaten Batang. Pemerintah daerah juga memiliki program bantuan melalui APBD serta mengharapkan dukungan dari pemerintah provinsi.

Untuk 2026, DPRKP Batang mencatat terdapat 171 unit yang bersumber dari APBD Kabupaten Batang. Sementara bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memiliki penetapan final saat wawancara dilakukan.

Selain pemerintah, penanganan rumah masyarakat juga datang dari lembaga lain. Tatang menyebut Palang Merah Indonesia (PMI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) turut memiliki kontribusi dalam membantu masyarakat.

 

1.000 Rumah Belum Berarti Persoalan Selesai

Besarnya tambahan 1.000 unit BSPS memang menjadi kabar positif. Namun, jumlah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan kebutuhan hunian di Kabupaten Batang.

Data yang disebut dalam wawancara menunjukkan masih terdapat sekitar 68.226 unit yang belum tertangani. Angka tersebut mengacu pada data BPS 2025 dan sifatnya dapat berubah mengikuti kondisi masyarakat serta pembangunan rumah secara mandiri.

Sebab, masyarakat yang sebelumnya tercatat membutuhkan penanganan dapat memperbaiki atau membangun rumah secara mandiri. Kondisi tersebut membuat angka kebutuhan rumah tidak bersifat statis.

Dengan demikian, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan besar untuk mempercepat penanganan hunian masyarakat. Penanganannya tidak hanya mengandalkan BSPS dari kementerian.

Program RTLH melalui APBD Kabupaten Batang, bantuan pemerintah provinsi, BSPS, serta dukungan lembaga seperti PMI dan Baznas menjadi bagian dari sumber penanganan. Skema tersebut dibutuhkan karena kebutuhan rumah layak huni jauh lebih besar dibandingkan kuota bantuan yang tersedia setiap tahun.

Tatang menegaskan, tambahan 1.000 unit BSPS harus dilihat sebagai bagian dari upaya bertahap. Pemerintah tetap perlu memastikan penerima tepat sasaran dan mampu menyelesaikan pembangunan dengan dukungan swadaya.

Dengan kebutuhan yang masih besar, pekerjaan rumah pemerintah bukan sekadar menambah kuota bantuan. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program benar-benar menghasilkan rumah yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat Batang.

Sumber: