TPA Overload, Program MBG di Batang Tambah Timbunan Sampah hingga 7 Ton per Hari
Kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Randukuning, Kabupaten Batang yang sudah overload--Bakti Buwono/ diswayjateng.id
“Kalau rata-rata masing-masing dapur menghasilkan setengah kuintal sampai satu kuintal sampah per hari, dikalikan sekitar 70 dapur, maka tambahan sampahnya bisa mencapai sekitar 35 kuintal sampai 70 kuintal per hari,” jelasnya.
Lonjakan tersebut datang di saat kondisi TPA Randukuning sudah berada pada titik kritis.
Rusmanto mengungkapkan, TPA Randukuning sebenarnya mulai beroperasi sejak tahun 1995 dengan estimasi usia pakai awal sekitar 20 tahun.
Namun hingga kini, TPA tersebut masih terus digunakan dan telah melampaui masa ideal operasionalnya.
“TPA Randukuning ini mulai digunakan sejak tahun 1995. Dulu estimasi umur operasionalnya sekitar 20 tahun. Tapi sekarang sudah berjalan lebih dari 30 tahun dan kondisinya memang sudah overload,” katanya.
Persoalan sampah kini menjadi tantangan serius di tengah ekspansi program MBG yang terus berkembang.
Apalagi, pemerintah pusat menargetkan cakupan penerima manfaat MBG semakin luas dalam beberapa tahun mendatang.
Artinya, jumlah dapur produksi diperkirakan masih akan terus bertambah.
DLH Batang menilai kondisi ini harus segera diantisipasi melalui sistem pengelolaan limbah yang lebih modern dan terintegrasi.
Menurut Rusmanto, pengelolaan sampah dari dapur MBG tidak bisa hanya bergantung pada TPA.
Perlu ada pemilahan sampah sejak dari sumber, terutama untuk limbah organik yang sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi.
“Kami mendorong pengelola dapur untuk mulai melakukan pengelolaan mandiri, terutama sampah organik. Karena kalau semuanya dibuang ke TPA, tentu beban TPA akan semakin berat,” ujarnya.
Selain itu, perubahan regulasi retribusi persampahan tahun 2026 juga ikut memengaruhi pola kerja sama DLH dengan lembaga pemerintah dan penyelenggara layanan publik.
Jika sebelumnya DLH masih dapat menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada lembaga pemerintah seperti sekolah, kini mekanismenya berubah.
“Di tahun 2026 ini ada perubahan kebijakan. Lembaga pemerintah sudah tidak lagi dikenakan SKRD seperti sebelumnya. Jadi mekanismenya berbeda,” terang Rusmanto.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
