Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Batang Akhmad Handy Hakim menjelaskan, 545 peserta merupakan hasil seleksi administrasi.
Mereka mengikuti proses seleksi untuk mengisi 234 formasi perangkat desa. Formasi tersebut tersebar di 173 desa yang melaksanakan pengisian perangkat tahun ini.
Handy mengatakan, perubahan mekanisme seleksi merupakan tindak lanjut evaluasi pelaksanaan pengisian perangkat desa sebelumnya.
Bupati Batang kemudian menyarankan penggunaan Assessment Center Mabes Polri. Lembaga tersebut dinilai memiliki metode pengukuran kompetensi yang lebih terstruktur.
“Dengan harapan tentunya pelaksanaan yang tahun ini bisa lebih baik karena bisa lebih akuntabel, lebih terukur,” kata Handy.
Pemkab Batang juga menginginkan perangkat desa terpilih mampu mengikuti perkembangan tata kelola pemerintahan. Salah satu kemampuan yang menjadi perhatian adalah penguasaan teknologi digital.
Perangkat desa diharapkan mampu menggunakan berbagai aplikasi untuk mendukung administrasi dan pelayanan masyarakat. Selain kemampuan teknis, integritas serta kedisiplinan juga menjadi perhatian.
Handy mengungkapkan, kebutuhan pengisian perangkat desa di Kabupaten Batang sebenarnya mencapai sekitar 280 formasi. Namun, tidak seluruh desa melaksanakan pengisian pada tahun ini.
Sejumlah pertimbangan menjadi penyebabnya, termasuk keterbatasan anggaran desa. Pasalnya, pembiayaan pengisian perangkat harus disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Selain itu, kondisi sosial masyarakat di masing-masing desa turut menjadi pertimbangan. Karena itu, jumlah formasi yang dibuka tahun ini tidak mencakup seluruh kebutuhan tersebut.
Melalui keterlibatan Assessment Center Mabes Polri, Pemkab Batang berharap seleksi menghasilkan perangkat desa berkompeten. Mereka diharapkan memiliki integritas sekaligus kemampuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.