SEMARANG, diswayjateng.id - Tim Kuasa Hukum Albert D dan Robert D dari Kantor Hukum Bob Horo & Partners melayangkan Hak Jawab resmi terkait pemberitaan beredarnya dugaan penganiayaan dan perusakan yang dipublikasikan media jateng.disway.id pada 8 Oktober 2026, dengan judul Kasus Awan Group: Dua Pimpinan Jadi Tersangka, Berkas Masih Bolak-balik P-19.
Lewat surat resmi Nomor: 335/HJ/BHP-SMG/X/2026 bertanggal 27 Oktober 2026, yang diterima tim redaksi jateng.disway.id pada 11 November 2026 pihak penasihat hukum menegaskan tidak pernah terjadi tindak penganiayaan terhadap Andi Sutanto maupun perusakan barang milik yang bersangkutan sebagaimana dituduhkan.
Peristiwa yang sebenarnya terjadi sebelum pelaksanaan Wedding Expo tersebut merupakan bentuk komplain konsumen. Klien mereka menyampaikan ketidaksesuaian pesanan barang berupa dekorasi barbie yang telah dibayar lunas. Penyampaian komplain tersebut didasari hak konsumen yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
"Penyampaian komplain tersebut pada hakikatnya merupakan hak konsumen untuk memperoleh barang yang dibeli sesuai dengan kesepakatan. Kami menduga laporan polisi yang diajukan oleh Sdr. Andi Sutanto tidak terlepas dari adanya sikap tidak terima terhadap komplain tersebut," ujar Bob Horo, S.H., M.H., C.L.A., mewakili tim kuasa hukum yang terdiri dari Harsanto Diyan P, S.H., M.H., M. Hafidz Habibie, S.H., M.H., Desi Apriliani, S.H., M.H., dan Raihan Pramudya Anantri, S.H.
Pihak kuasa hukum menilai sejak awal proses hukum perkara ini memuat konstruksi pasal yang terkesan dipaksakan dan mengada-ada. Penggabungan pasal perusakan, penganiayaan ringan, hingga penghinaan ringan dinilai berpotensi menciderai prosedur hukum acara pidana yang berlaku.
Selain itu, ketidakberadaan hasil visum serta adanya pertentangan keterangan antar-saksi mengindikasikan persoalan mendasar pada dasar pembuktian.
"Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai objektivitas proses pemeriksaan terhadap klien kami, sehingga patut diduga adanya upaya kriminalisasi," tambahnya.
Tim Kuasa Hukum juga mendesak seluruh pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurut mereka, penanganan perkara yang masih berjalan hendaknya tidak berkembang menjadi bentuk penghakiman pers sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Pihak kuasa hukum juga mempertanyakan motif di balik langkah konferensi pers maupun gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilayangkan pihak pelapor di Pengadilan Negeri Semarang terhadap aparat kejaksaan. Langkah tersebut dinilai berpotensi memberi tekanan tidak perlu kepada aparat penegak hukum. (redaksi)
Catatan Redaksi: Penayangan Hak Jawab ini dimuat sebagai wujud pemenuhan kewajiban pers sesuai Pasal 1 angka 11 Jo. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.