Ia juga menyinggung pengelolaan anggaran dan komposisi makanan dalam program MBG. Suyono meminta pengelola tidak mengurangi nilai bahan makanan melalui pemotongan atau pengurangan porsi yang tidak sesuai ketentuan.
"Jangan sampai memotong irisan yang mengurangi jumlah nilai uang yang disajikan, karena itu mesti menjadi nilai korupsi," ujarnya.
Suyono memberikan ilustrasi mengenai kemungkinan pengurangan nilai bahan makanan dari jumlah yang seharusnya. Ia mengingatkan pengelola SPPG agar berhati-hati dalam menjalankan program yang menggunakan anggaran negara.
"Meskipun barang harusnya irisannya jumlahnya 8.000 misalkan, diiris-iris menjadi jumlah 6.000, itu kan korupsi. Tingkatannya sudah korupsi, bisa dilaporkan menjadi pidana. Maka hati-hati semuanya," katanya.
Sementara itu, Suyono menilai pemerintah perlu hadir dalam penanganan situasi darurat yang muncul akibat kejadian tersebut. Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan masyarakat mendapatkan penanganan yang diperlukan.
"Kita awal itu harus hadir sebagai negara. Nanti bisa dikomunikasikan pada yang mempunyai pemilik SPPG itu sendiri. Tapi negara harus hadir dulu, agar masyarakat tidak bingung siapa yang membiayai," ujarnya.
Suyono juga menyinggung keberadaan anggaran cadangan untuk kondisi kedaruratan. Namun, dalam wawancara tersebut belum dijelaskan secara rinci dasar hukum, besaran, maupun mekanisme penggunaan anggaran tersebut untuk penanganan kasus dugaan keracunan MBG.
Hingga data yang disampaikan Suyono tersebut, penanganan korban masih berlangsung. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga perlu memastikan penyebab kejadian melalui pemeriksaan medis serta pengujian sampel sesuai prosedur.