Sebanyak 25 organisasi perangkat daerah (OPD) tercatat berada pada kriteria kinerja sangat tinggi. Sementara 16 OPD lainnya berada pada kriteria tinggi.
Di sisi lain, Bapperida masih menemukan 38 indikator kinerja program yang masuk kategori rendah hingga sangat rendah. Indikator tersebut tersebar pada 21 OPD dan kecamatan.
Bagus mengatakan indikator yang belum optimal tersebut perlu menjadi perhatian perangkat daerah terkait. Percepatan diperlukan agar target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD 2026 dapat dicapai hingga akhir tahun.
"Terdapat 38 indikator kinerja program yang masih perlu perhatian dan upaya keras bersama agar target kinerja tahun 2026 dapat tercapai secara optimal di akhir tahun," tegasnya.
Sejumlah kendala masih ditemukan dalam pelaksanaan program di lapangan.
Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan perizinan sarana kesehatan, peremajaan sertifikasi tenaga konstruksi, faktor cuaca yang memengaruhi produksi hortikultura, serta keterbatasan sarana pendukung di tingkat kecamatan.
Pemerintah daerah juga menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan pada 2026. Untuk sektor tersebut, Pemkab Batang mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,52 miliar.
Anggaran itu diarahkan antara lain untuk peningkatan jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, pengadaan cadangan pangan, serta penanganan kerawanan pangan
Selain indikator pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan program pembangunan, Batang juga mencatat sejumlah capaian dalam evaluasi pembangunan daerah.
Kabupaten Batang berhasil masuk sebagai finalis Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
Batang juga tercatat masuk 17 besar nasional dalam Evaluasi Program Stunting Nasional (ProSN). Kabupaten Batang berada pada peringkat ke-14 dari 546 pemerintah daerah dengan nilai 90,83.
Capaian tersebut sekaligus menempatkan Batang sebagai salah satu dari dua kabupaten di Jawa Tengah yang masuk jajaran papan atas nasional dalam evaluasi tersebut.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di atas target daerah, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan untuk memastikan capaian tersebut berjalan seiring dengan peningkatan kinerja program.
Terutama pada 38 indikator yang hingga Triwulan II masih berada pada kategori rendah hingga sangat rendah.