Peningkatan juga terlihat pada sejumlah komponen. Komponen SDM naik dari 3,74 menjadi 3,86, sedangkan komponen Pasar meningkat dari 3,21 menjadi 3,34.
Namun, bagi Pemkab Batang, angka tersebut bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Hal yang lebih penting adalah bagaimana data tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat menjawab persoalan masyarakat.
Faiz mencontohkan pemanfaatan data pada komponen SDM, terutama indikator yang berkaitan dengan keterampilan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Data tersebut digunakan untuk melihat kebutuhan intervensi pemerintah dalam meningkatkan kompetensi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan.
“Semisal contoh, di komponen Sumber Daya Manusia di situ ada keterampilan setelah ada data dari IDSD, termasuk di dalamnya ada TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), itu bagaimana Batang bisa memanfaatkan data untuk pengambilan kebijakan berupa apa?” kata Faiz.
Salah satu bentuk kebijakan yang disebutnya adalah program Daker (Dapat Kerja).
Melalui program tersebut, pemerintah memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja, kemudian mendorong proses penyaluran mereka agar dapat terserap ke dunia kerja.
Pendekatan berbasis data juga diterapkan dalam melihat indikator Rata-rata Lama Sekolah.
Ketika data menunjukkan masih terdapat aspek pendidikan yang perlu diperkuat, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi melalui peningkatan akses sarana dan prasarana pendidikan.
Selain pembangunan dan pemenuhan sarana pendidikan, intervensi tersebut juga dilakukan melalui program beasiswa hingga penyelenggaraan pendidikan kesetaraan atau kejar paket.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Bagi Pemkab Batang, penggunaan data dalam perencanaan pembangunan diharapkan membuat kebijakan lebih terarah.
Data tidak hanya menjadi angka dalam laporan, tetapi menjadi dasar untuk menentukan persoalan yang harus diselesaikan dan program yang perlu diperkuat.
Penghargaan Top 10 IDSD Jawa Tengah tersebut sekaligus menjadi pengakuan terhadap upaya Kabupaten Batang dalam menghubungkan data dengan kebijakan pembangunan.
Tantangannya kini adalah memastikan pemanfaatan data tersebut terus berlanjut dan menghasilkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.