Oleh: Wawan Setiawan
Pemimpin Redaksi Diswayjateng.id SAYA selalu suka membaca rilis berita dari birokrasi kita. Kalimatnya tertata. Angkanya presisi. Dan yang paling penting: selalu ada nada optimisme di tengah situasi yang sebenarnya, bikin tenggorokan kering. Minggu lalu, BPBD Jawa Tengah resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan. Ada 14 daerah yang masuk daftar merah. Lima di antaranya babak belur paling awal: Klaten, Banjarnegara, Pemalang, Cilacap, dan Purbalingga. Lalu di mana letak optimismenya? Ada di angka 129 juta liter. Itulah jumlah cadangan air bersih yang sudah disiapkan. Kepala BPBD Jateng menceritakan progresnya. Awalnya "hanya" 123 juta liter, lalu naik menjadi 129 juta liter. Ada kenaikan 6 juta liter. Hebat. Kabupaten dan kota kompak patungan air. Klaten, Boyolali, Pemalang, Blora, dan Kabupaten Semarang tercatat sebagai pemilik stok air terbesar. Membaca angka jutaan liter itu, pikiran kita langsung membayangkan sebuah danau buatan yang melimpah ruah. Kita merasa tenang. Aman. Pemerintah kita ternyata begitu antisipatif. Tapi, mari kita iseng sedikit. Menggunakan logika warung kopi. Penduduk Jawa Tengah itu jumlahnya mendekati 37 juta jiwa. Katakanlah yang terdampak langsung di 14 daerah itu "hanya" sepertiganya, sekitar 12 juta orang. Jika 129 juta liter air itu dibagi rata ke 12 juta orang, maka setiap orang hanya kebagian sekitar 10 sampai 11 liter air. Ya, sebelas liter air! Itu hanya cukup untuk dua kali mandi ukuran hemat, atau tiga kali siram toilet duduk tipe lama. Itu belum dihitung untuk minum, memasak, dan mencuci baju daster yang baunya sudah kecut karena keringat kemarau. Jadi, angka 129 juta liter itu raksasa di atas kertas, tapi bisa jadi tetesan air di atas padang pasir begitu didistribusikan. Untungnya—dan ini keberuntungan yang hakiki—alam sempat berbaik hati. Awal tahun 2026 kemarin, fenomena La Niña mampir. Hujan turun lebat bukan main. Berkahnya baru terasa sekarang. Waduk-waduk dan bendungan kita penuh. Pihak PUPR menjamin level air masih di posisi aman. Artinya apa? Sawah-sawah kita selamat. Petani yang mau menanam padi dari Musim Tanam Pertama (MT1) sampai Ketiga (MT3) tidak perlu adu jotos berebut air selokan. Air baku untuk PDAM pun katanya masih aman terkendali. Selamatlah perut kita. Setidaknya, nasi masih bisa menanak. Tapi, ada satu kalimat BPBD Jateng yang menarik perhatian saya. Mereka mengingatkan bahwa masyarakat yang mengandalkan sumur dalam akan lebih terdampak. Cadangan air tanah terus menyusut. Di sinilah letak ironi itu. PDAM aman karena mengambil air dari sungai atau waduk yang diurus negara. Petani aman karena waduknya dijaga pemerintah. Tapi rakyat kecil yang modalnya pas-pasaran, yang setiap hari mengandalkan mesin pompa di belakang rumah, harus pasrah melihat pipa mereka menyedot angin. Mengapa? Karena kita rajin menyedot air tanah, tapi malas menabungnya kembali saat musim hujan. Ketika La Niña datang membawa air berlimpah di awal tahun, air itu kita biarkan mengalir begitu saja ke laut menjadi banjir. Begitu kemarau tiba, kita kebingungan lalu sibuk menghitung berapa juta liter air di dalam tangki truk. Kita ini seperti orang yang dapat bonus gaji besar di bulan Januari, menghabiskannya untuk pesta pora, lalu berutang keliling kampung di bulan Juli hanya untuk beli beras. Mitigasi bencana kita masih sering bersifat "pemadam kebakaran". Nanti, ketika sumur warga benar-benar kering, barulah truk-truk tangki air datang dengan sirine meraung-raung. Warga akan mengantre membawa jeriken, difoto oleh humas, lalu masuk berita koran besok paginya dengan judul: "Pemerintah Gerak Cepat Bantu Warga". Padahal, yang namanya siaga darurat itu harusnya bukan pamer berapa banyak truk tangki yang siap jalan. Melainkan seberapa siap kita membuat tanah ini tidak cepat kehilangan airnya. Kemarau 2026 ini baru dimulai. Mari kita hemat-hemat air di rumah. Kurangi durasi merenung di bawah shower. Dan bagi Anda yang sumurnya mulai kering, mulailah bersahabat dengan tetangga yang berlangganan PDAM. Siapa tahu bisa numpang mandi. Hiks! (*)