Oleh: Wawan Setiawan
Pimpinan Redaksi Diswayjateng.id SABTU dini hari tadi, ketika ayam jantan di Sukoharjo bahkan belum sempat mendeham untuk berkokok, sebuah drama hukum sudah mencapai klimaksnya di Jakarta. Pukul 02.39 WIB. Mata normal manusia sedang rapat-rapatnya. Tapi di gedung KPK, suasananya justru benderang. Pintu lift terbuka. Keluarlah Etik Suryani. Bupati Sukoharjo itu tidak lagi mengenakan seragam dinas yang necis. Tubuhnya sudah dibalut kain sewarna fajar. Rompi oranye. Tangannya? Berkilat oleh logam dingin. Terborgol. Di belakangnya, mengekor dua nama lain. Richard Tri Handoko dan Tri Mulyo. Trio kompak. Kompak dalam urusan yang salah. Saya selalu kagum dengan ritme kerja tim penindakan KPK. Mereka seperti makhluk nocturnal. Sangat terlatih. Saat targetnya sedang pulas-pulasnya—atau mungkin sedang gelisah-gelisahnya—tim KPK justru sedang giat-giatnya bekerja. Operasi senyap mereka kali ini lintas wilayah: Wonogiri, Solo, sampai Sukoharjo disikat semua. Hasil jarahannya? Bukan main. Ada emas, ada juga mata uang asing. Kalau ditotal, taksirannya miliaran rupiah. Yang membuat dahi saya berkerut semengkerut-kerutnya adalah substansi perkaranya. Dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah. Ini luar biasa. Biasanya, korupsi kepala daerah itu melibatkan kontraktor swasta. Main proyek. Mengakali APBD. Dapat fee dari pengusaha. Itu lagu lama yang sudah bosan kita dengar. Tapi yang ini beda. Korbannya adalah anak buahnya sendiri. Perangkat daerah. Bayangkan, anak buah yang gajinya sudah diukur oleh negara, yang kerjanya pontang-panting melayani rakyat, justru diperas oleh atasannya. Ini namanya "jeruk makan jeruk", tapi jeruk yang satu ini sudah diberi bumbu antirasuah. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang seharusnya mengayomi dan melindungi bawahannya, justru menaruh keranjang di depan pintu kantor anak buahnya untuk diisi upeti? Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memang belum membuka detail konstruksi kasusnya. Kita masih harus menunggu konferensi pers resmi. Namun, melihat barang bukti emas dan valas yang disita, ini jelas bukan sekadar uang "rokok" atau uang "terima kasih" yang terselip di bawah taplak meja. Ini industri pemerasan yang terstruktur. Kita sering berteriak tentang reformasi birokrasi. Tentang bagaimana aparatur sipil negara harus bersih dan berintegritas. Tapi bagaimana mereka bisa bersih jika di puncak menara kekuasaan daerah, sang nakhoda justru memegang tongkat pemeras? Bawahannya mau tidak mau harus "kreatif" mencari uang setoran. Akhirnya? Rakyat juga yang diperas di level paling bawah. Lingkaran setan ini harus diputus, dan subuh kemarin adalah awalnya. Dulu filosofi Jawa itu “Sabda Pendita Ratu” (ucapan pemimpin itu mutlak dan sakral). Sekarang di Sukoharjo agak bergeser sedikit jadi “Setoran Pendita Ratu”. Kalau kurang, ya siap-siap saja digeser ke tempat kering! (*)