Rekomendasi diberikan sebelum kepala desa menerbitkan surat keputusan pengangkatan.
"Kami bersama camat akan memastikan seluruh tahapan sudah sesuai aturan. Karena meskipun SK diterbitkan kepala desa, tetap harus ada rekomendasi dari Bupati," tuturnya.
Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi jalannya seleksi.
Laporan dugaan pelanggaran sebaiknya disampaikan ketika proses masih berlangsung.
Dengan begitu, panitia masih memiliki kesempatan melakukan perbaikan.
Apabila seluruh tahapan selesai dan pengangkatan telah ditetapkan, penyelesaian sengketa menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Kalau ada dugaan pelanggaran saat proses masih berjalan, silakan disampaikan agar bisa diperbaiki. Tetapi kalau semua tahapan sudah selesai dan penetapan sudah dilakukan sesuai prosedur, maka upaya hukumnya melalui PTUN," pungkasnya.