"Sebab jika kebijakan penurunan harga solar tidak segera diambil pemerintah, kami siap menggelar aksi yang lebih besar ke pemerintah pusat," tandanya.
Sementara itu, Himpunan Nelayan Jawa Tengah menyebut bahwa kondisi usaha nelayan sedang tidak baik-baik saja. Kondisi itu akibat kenaikan harga BBM yang mencekik nelayan.
"Kami hadir untuk perjuangan nelayan, Himpunan Nelayan Jawa Tengah hadir di tengah nelayan yang ada di Juwana, " ucap Riswanto dalam orasinya.
Riswanto mewakili ribuan nelayan di Jawa Tengah, mendesak Pemerintah Pusat memberikan kebijakan khusus terkait harga BBM nonsubsidi sebesar Rp 10 ribu.
Pemkab Pati Kawal Aspirasi Nelayan
Merespon tuntutan kalangan nelayan tersebut, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra hadir menemui mereka. Risma mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan.
Para nelayan meminta agar ada penyesuaian harga BBM bagi kapal nelayan, sehingga lebih adil dan mendukung keberlangsungan usaha mereka.
Para nelayan berharap Pemkab Pati dan DPRD Pati, memberikan dukungan penuh agar kebijakan harga BBM untuk sektor perikanan bisa disesuaikan.
Risma menyatakan bahwa aspirasi para nelayan Pati segera ditindaklanjuti ke tingkat pusat, khususnya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Ini akan kita masukkan ke agenda nasional, ke Kementerian KKP untuk aspirasi ini supaya ditindaklanjuti, " ujar Risma.
Pemkab Pati siap mengawal dan mendukung supaya harga BBM ibisa sesuai dengan harga yang diinginkan nelayan.
Risma menyebut bahwa pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memberikan respons positif terhadap aspirasi nelayan Pati. Hal itu setelah menerima penjelasan dari Pemkab Pati.
“Respon KKP bagus dan mereka menerima, sudah kita jelaskan maksud tujuan para nelayan. Dan sebagai dasar perhitungannya sudah kita berikan perhitungan-perhitungan ekonomisnya,” papar Risma.
Risma menegaskan komitmenya mengawal perjuangan para nelayan Pati hingga ke tingkat pusat.
“Kita mengawal teman-teman nelayan untuk ke Jakarta, supaya aspirasinya diterima oleh pemerintah pusat,” pungkasnya.