GROBOGAN, diswayjateng.id - Sejumlah petani di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, menjadi korban penipuan berkedok proyek pengadaan beras untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Modusnya, pelaku mengaku sebagai mitra pemerintah yang membutuhkan pasokan beras untuk program Makan Bergizi Gratis yang ditujukan bagi murid SD hingga SMA. Setelah petani mengirimkan beras, pelaku tak kunjung membayar.
Kasus ini telah dilaporkan ke Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Grobogan. Dua pelaku berinisial ASD alias Wulan dan AI telah ditetapkan sebagai tersangka.
AI bahkan telah ditahan di Polres Grobogan. Pengacara korban, T. Djohansyah dari Kantor Pengacara Djohansyah & Partner, menjelaskan para petani awalnya diiming-imingi pembelian beras untuk program Makan Bergizi Gratis.
BACA JUGA:Menu Makan Bergizi Gratis di Kota Pekalongan Berubah Jadi Camilan Selama Ramadhan
BACA JUGA:Makan Bergizi Gratis Di Sragen Selama Bulan Ramadan, Inilah Menunya
"Setelah beras dikirim, pelaku tidak membayar sesuai kesepakatan," ujar Djohansyah dalam keterangan resmi yang diterima diswayjateng.id, Sabtu 8 Maret 2025.
Menurut Djohansyah, kedua pelaku memanfaatkan nama program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah saat ini, untuk menjerat para korban.
"Para petani kecil ini semula sangat bersemangat karena diiming-imingi berasnya akan dibeli untuk program MBG. Ternyata, mereka justru menjadi korban penipuan," pungkasnya.
Dihubungi terpisah, Kasatreskrim Polres Grobogan, AKP Agung Joko, membenarkan bahwa pihaknya sedang menangani kasus penipuan ini.
BACA JUGA:Makan Bergizi Gratis Sudah Berjalan, SPPG di Sragen Baru Sasar 65 Persen
"Betul, ada laporan penipuan dengan modus penawaran proyek Makan Bergizi Gratis. Kami sedang mengusut tuntas kasus ini," ujarnya dikonfirmasi melalui telepon seluler.
AKP Agung menjelaskan bahwa pelaku menggunakan modus operandi yang terorganisir. Mereka mendatangi para petani membawa dokumen-dokumen palsu yang seolah-olah resmi dari pemerintah.
"Pelaku memanfaatkan kepercayaan petani terhadap program pemerintah untuk melakukan penipuan," tutupnya.