Menurutnya Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp2,4 triliun perlu diperdalam dengan beberapa pertanyaan. Sebelum Raperda APBD Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2024 ini dibahas oleh badan anggaran dan komisi-Komisi, masing-masing Fraksi agar diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum.
"Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar meminta izin untuk menyampaikan pandangan umumnya yang sekaligus merupakan sebagai catatan dan pertanyaan,"katanya.
BACA JUGA:Pengajian Akbar Hari Santri Hadirkan Kyai Marzuki Mustamar
Setelah melakukan pencermatan secara mendalam terhadap Raperda APBD Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Ida Mulyani memberikan beberapa catatan, pertanyaan serta masukan untuk lebih menyempurnakan Raperda tersebut.
Disebutkan pada tahun 2024 Kabupaten Pemalang masih mengalami kondisi keterbatasan kapasitas keuangan daerah, dikarenakan pada tahun 2024 wajib untuk belanja pegawai yaitu untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN baik CPNS maupun PPPK formasi tahun 2024. Selain itu, langkah apa yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan kondisi keterbatasan kapasitas keuangan.
BACA JUGA:Prof Nizar: Penguatan Moderasi Beragama di Semua Kementerian
"Kemudian peningkatan PAD pada tahun 2024 wajib dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pemalang untuk menjaga kestabilan kondisi kapasitas keuangan yang mengalami keterbatasan. Program apa saja yang diharapkan bisa meningkatkan PAD untuk Kabupaten Pemalang,"ujarnya.
Fraksi PKS melalui juru bicaranya Rina berharap anggaran daerah sepenuhnya untuk membiayai program dan kegiatan pelayanan rakyat melalui penyediaan infrastruktur ekonomi dan insfrastruktur sosial.
BACA JUGA:Konversi BBM ke BBG, 1.228 Petani Brebes Bisa Hemat Produksi 65 Persen
Hal itu tentu membutuhkan ketersediaan anggaran yang tinggi, untuk itu, Fraksi PKS berharap agar upaya meningkatkan PAD terus ditingkatkanbdan terus dioptimalkan.