Namun saat dikelola pihak ketiga, untuk masuk Pancuran 13 harus membeli tiket dengan harga Rp 20 ribu perorang.
“Tarif itu terlalu mahal," cetus Sholeh.
Dia menyebut, Pancuran 13 sebenarnya bisa dikelola oleh siapa saja. Asalkan prosedurnya sesuai dengan aturan. Bahkan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau pemerintah desa juga bisa mengelolanya.
“Harusnya BUMDes setempat diberdayakan,” sarannya.
Diberitakan sebelumnya, warga dua desa yakni Desa Guci di Kecamatan Bumijawa dan Desa Rembul di Kecamatan Bojong, protes terhadap PT Barokah.
Sebab, warga menyangsikan legalitas pengelolaan Pancuran 13 yang menjadi icon wisata Guci itu. Hal itu karena selama beroperasi, pengelola Pancuran 13 Guci tidak pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Guci, Pemerintah Desa Rembul dan tidak melibatkan warga sekitar. Sementara, pihak pengelola PT Barokah mengaku telah mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (adv)