JAKARTA, (DiswayJateng.id)- Menteri Sosial Tri Rismaharini merespon sejumlah kabar dan pengaduan tentang adanya pemotongan bantuan langsung tunai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BLT BBM).
Seperti diketahui, baru-baru ini terdapat laporan pemotongan BLT BBM yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam penyaluran BLT BBM.
Salah satunya adalah pemotongan BLT BBM oleh istri kepala dusun sebesar Rp20.000 per penerima manfaat. Selain itu, ada juga penarikan BLT BBM senilai Rp100.000 oleh pemerintah desa dengan dalih untuk biaya sedekah bumi yang rencananya akan digelar tahun depan.
Merespon kabar pemotongan BLT BBM itu, Mensos Risma berharap APH maupun media dapat memberi laporan faktual mengenai pemotongan BLT BBM.
Risma pun mengaku sudah mendengar laporan adanya masyarakat yang diwajibkan menggunakan uang BLT BBM untuk membeli sesuatu ke pihak lain. Namun, ia pun berharap bisa segera mendapatkan bukti-bukti dan laporan terkait hal tersebut, agar bisa menyelidikinya secara langsung.
"Mana datanya? Kasih saya, tak selidiki sekarang," ujar Mensos Risma pada Rabu (21/9).
Begitupun kabar adanya pemotongan BLT BBM oleh sejumlah kepala daerah, Mensos Risma menegaskan pihaknya telah melakukan penyelidikan atas laporan pemotongan BLT BBM oleh sejumlah kepala daerah.
Ia memastikan bahwa BLT BBM langsung diberikan kepada penerima manfaat (PM) melalui PT Pos Indonesia, tidak melalui pejabat daerah. Sebab, dirinya juga menerima laporan dari PT Pos Indonesia dengan bukti foto penyerahan uang kepada PM, yang sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Jadi itu pasti pemotongan setelah orangnya itu. Nah, masalahnya siapa yang motong? Kalo dari PT Pos silahkan buktikan. Kalo memang itu betul PT Pos saya yakin direktur PT Pos pasti akan mecat orang itu,” kata Risma kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (21/9).
Risma mengatakan pemerintah meminta agar seluruh pemangku kebijakan di daerah agar transparan dalam memberikan dana BLT untuk masyarakat kurang mampu sebagai pengganti dana subsidi BBM.
Disinggung mengenai pengawasan Kemensos mengenai penyaluran dana BLT untuk masyarakat. Risma mengatakan bahwa pemerintah memilki mekanisme dan prosedural pencairan BLT.
"Kami punya ini, kami punya orangnya nerima begini (nunjukin foto bukti orang sama KTP pas nerima BLT di PT Pos), ini ada orangnya ada KTP-nya ada uangnya,” tutupnya.
Meski demikian, Mensos Risma mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setiap bulannya untuk sosialisasi penyaluran BLT BBM.