JAKARTA (DiswayJateng) - Hacker Bjorka kembali berulah. Kali ini data pribadi Menko Polhukam Mahfud MD diduga telah bocor.
Hal tersebut dilihat pada saluran telegram milik Bjorka, Selasa (13/9).
Data yang diklaim Bjorka, terlihat nama lengkap Menko Mahfud MD beserta nama alamat hingga status vaksin Covid-19.
Bjorka yang sudah membocorkan data yang diduga milik Mahfud MD. Ia pun menyindir mantan ketua Mahkamah konstitusi itu.
"Apa kabar, pak? Anda yakin tidak ada data penting yang dibocorkan?," tulis Bjorka di grup telegramnya.
Data yang dibocorkan Bjorka, terlihat nomor ponsel hingga nomor kependudukan dan nomor kartu keluarga milik Mahfud MD.
Setelah itu tertera jelas nama alamat lengkap hingga tanggal kelahiran Mahfud MD dan nama pekerjaan yang sedang dijalaninya.
Selain itu, Bjorka membocorkan pendidikan, golongan darah, agama, serta status pernikahan milik Mahfud MD.
Berikutnya nama orang tua Mahfud MD turut dibocorkan oleh Bjorka sampai data vaksi Covid-19 yang sudah mencapai booster.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa kasus kebocoran data negara yang diklaim diretas oleh hacker dengan nama akun Twitter Bjorka, tidak ada keterkaitan dengan data rahasia negara.
“Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia,” ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (12/9).
Dengan demikian, menurut dia, kasus tersebut belum membahayakan data negara karena data-data yang dibocorkan kepada publik justru merupakan hal-hal yang sudah diberitakan di koran-koran
“Jadi, belum ada yang membahayakan dan isu-isu yang muncul itu kan sudah ada di koran tiap hari, (berita mengenai) jadi presiden, ini, gini, kan cuma itu. Tidak ada rahasia negara dari yang saya baca,” tegas Mahfud.
Sebagai wujud tindak lanjut kasus itu, Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah akan menggelar rapat untuk mendalami hal tersebut. (fin/gun)