Semarang (DiswayJateng) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera melakukan koordinasi dengan pusat untuk terus menekan kenaikan harga bahan pokok. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen berpendapat, selain Covid-19, kenaikan harga bahan pokok menjadi salah satu indikator peningkatan kemiskinan di Indonesia, termasuk Jawa Tengah.
"Kenaikan ini tidak hanya terjadi di jateng artinya nasional hingga kita perlu koordinasi pada pemerintah daerah maupun Pusat. Supaya di tahun ini, di bulan puasa ini khususnya Jelang lebaran harga komoditas yang ada bisa kita kendalikan," kata Taj Yasin, Jumat (8/4/2022).
Taj Yasin menilai, ditambahkannya wilayah miskin ekstrim di Jateng oleh pemerintah pusat juga perlu mendapat penanganan serius. Salah satu langkahnya, mengoptimalkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wagub mengungkap, program Satu OPD Satu Desa Dampingan masih digulirkan untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Selain itu, dia juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mereplikasi dan memperbanyak program tersebut.
"Kemarin sudah rapatkan, akan kita masifkan lagi gerakan gerakan penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah (program) OPD kita yang mendampingi satu desa. Dan itu sudah direplikasi oleh kawan kawan di kabupaten/kota. Sehingga akan lebih masif lagi," terangnya.
Sebagai informasi, Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menetapkan 212 kabupaten/kota di 25 provinsi sebagai prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2022. Hal itu tertuang melalui Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara, Nomor : B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022.
Di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 19 kabupaten/kota miskin ekstrim dalam surat tersebut. Selain Jateng, di Jawa Barat terdapat 17 kabupaten/kota, sedangkan sebanyak 25 kabupaten/kota di Jawa Timur juga masuk prioritas. (Gabriel)