Kabar Baik Pekerja Kudus! BSU Rp900 Ribu Dijadwalkan Cair Akhir November
Petugas BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus melayani masyarakat yang datang ke kantor untuk mendapatkan informasi dan mengurus administrasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.-Foto: Samsul/dok.-
KUDUS, diswayjateng.id – Tambahan uang Rp900 ribu berpotensi masuk kantong pekerja di Kabupaten Kudus. Pemerintah menjadwalkan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 mulai pekan keempat November hingga pekan kedua Desember mendatang.
Bantuan tersebut diberikan sekaligus untuk tiga bulan. Masing-masing sebesar Rp300 ribu per bulan, sehingga setiap pekerja yang ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh total Rp900 ribu.
Namun, pekerja perlu memperhatikan sejumlah persyaratan. Sebab, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan otomatis berhak mendapatkan bantuan tersebut.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus, Dewi Mulyasari, menjelaskan, program BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026.
“Nominal BSU tahun ini sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Namun, pencairannya dilakukan sekaligus sehingga pekerja yang ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh total Rp900.000,” ujar Dewi, Kamis (19/11/2026).
Salah satu kriteria penerima adalah pekerja yang memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) setempat.
Selain batas penghasilan, ada ketentuan lain yang harus dipenuhi. Calon penerima bukan merupakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun berjalan.
BACA JUGA:Dinsos Blora Belum Terima Petunjuk Penyaluran Bansos Lewat KDMP, Masih Tunggu Juknis
BACA JUGA:Bupati Faiz: Tak Layak Bansos Bukan Akhir, Warga Batang Bisa Ajukan Sanggah
Pekerja juga tidak boleh berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri.
Dalam proses penyalurannya, BPJS Ketenagakerjaan bertugas menyiapkan data calon penerima berdasarkan kepesertaan program jaminan sosial bagi pekerja penerima upah.
Data tersebut kemudian menjalani pemeriksaan awal sebelum diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Dewi menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan menentukan penerima akhir BSU. Keputusan sepenuhnya berada di tangan Kemnaker setelah melalui proses verifikasi.
“Peran kami menyiapkan data peserta dan melakukan verifikasi awal sesuai persyaratan dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Setelah itu, data kami serahkan kepada Kemnaker. Penetapan siapa yang berhak menerima bantuan menjadi kewenangan Kemnaker,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
