Dana Desa 2027 Menyusut, Bupati Demak Minta Kades Tak Asal Pangkas Program

Dana Desa 2027 Menyusut, Bupati Demak Minta Kades Tak Asal Pangkas Program

Bupati Demak dr. Hj. Eisti’anah bersama stakeholder terkait seusai memberikan arahan kepada aparatur desa dalam kegiatan pembekalan di Ballroom Gedung C Lantai 1.-Foto: Samsul/dok.-

DEMAK, diswayjateng.id – Pemerintah desa di Kabupaten Demak harus bersiap menghadapi tantangan fiskal pada 2027. Menyusul alokasi Dana Desa 2027 yang menyusut, Bupati Demak dr. Hj. Eisti’anah, mengingatkan para kepala desa agar tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pesan tegas itu disampaikan Eisti’anah saat memberikan pembekalan materi kepada aparatur desa di Ballroom Gedung C Lantai 1, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, kondisi anggaran yang terbatas justru menuntut aparatur desa lebih cermat dalam menyusun program dan menentukan skala prioritas. Kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

Bupati menekankan, penyelenggaraan pemerintahan desa harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Artinya, setiap rupiah anggaran yang tersedia harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

BACA JUGA:Gudang Tembakau di Demak Terbakar, Bara Tersembunyi Bikin Damkar Kerja Ekstra

BACA JUGA:Jangan Sampai Salah Tangkap! 60 Polisi Demak Dijejali Pemahaman KUHP-KUHAP Baru

"Penurunan anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Aparatur desa harus tetap bekerja optimal dan mengutamakan kepentingan masyarakat," menjadi pesan yang ditekankan dalam pembekalan tersebut.

Selain persoalan anggaran, Eisti’anah juga mengingatkan kepala desa agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Seluruh kebijakan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Jika menemui persoalan hukum atau mengalami kesulitan dalam menjalankan regulasi, aparatur desa diminta aktif berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Dinpermades, maupun Bagian Hukum Setda Demak.

Langkah tersebut penting agar penyelenggaraan pemerintahan desa tidak tersandung persoalan hukum akibat ketidaktahuan maupun kesalahan administrasi.

BACA JUGA:Hendak Berangkat ke Rusia Susul Suami, Istri Tentara Bayaran Asal Pemalang Dicegah Polisi

BACA JUGA:Ledakan Tangki PPSDM Migas Cepu Tewaskan Satu Pekerja, Polisi Ungkap Dugaan Penyebabnya

Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah desa juga didorong menggali potensi pendapatan sendiri. Salah satunya melalui optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes).

Tak kalah penting, pemutakhiran data perlindungan sosial harus segera dituntaskan sebelum 31 Desember 2026. Bupati meminta pemerintah desa memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai kondisi masyarakat di lapangan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait