62 Titik Koperasi Merah Putih di Blora Belum Terbangun, Terkendala Lahan
KONDISI:Salah Satu KDKMP di Desa Sambongrejo, Kecamatan Tunjungan, Blora, yang belum beroprasi. -diswayjateng/Farros---
BLORA, diswayjateng.id – Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Blora belum sepenuhnya rampung. Dari total 295 desa/kelurahan yang menjadi sasaran pembangunan, sebanyak 233 titik telah memiliki bangunan. Sedangkan 62 titik lainnya masih belum terbangun.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Dindagkop UKM) Blora, Kiswoyo, mengatakan belum terbangunnya puluhan gerai koperasi tersebut dipengaruhi sejumlah kendala. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan lahan yang memenuhi persyaratan pembangunan.
Selain itu, sejumlah desa masih menghadapi persoalan status kepemilikan dan legalitas tanah. Beberapa lahan yang tersedia belum memiliki kejelasan administrasi, perizinan, maupun proses penggunaan aset.
"Beberapa pemerintah desa juga telah mengajukan alternatif pemanfaatan lahan milik Perhutani, aset BUMN, hingga aset pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan KDKMP," jelasnya, Selasa, 17 November 2026.
BACA JUGA: Kekerasan Seksual di Sekolah Marak, Heri Pudyatmoko Dorong Sistem Perlindungan Anak Diperkuat
BACA JUGA: Pendapatan RSUD Blora Diproyeksi Capai Rp128 Miliar, Naik Rp13 Miliar dari Tahun Lalu
Kendala lainnya berkaitan dengan kondisi geografis dan rencana pembangunan infrastruktur. Dua desa di Kecamatan Kradenan, yakni Desa Nginggil dan Ngraho, turut terdampak rencana pembangunan Bendungan Karangnongko.
Di sisi lain, terdapat desa yang sebenarnya memiliki lahan, tetapi lokasinya kurang strategis atau belum memenuhi persyaratan teknis. Padahal, lokasi gerai menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang aktivitas dan pengembangan usaha koperasi.
Mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Blora akan melakukan pemutakhiran data melalui verifikasi dan validasi (verval) terhadap desa/kelurahan yang belum memiliki bangunan KDKMP.
BACA JUGA: Banjir Rendam 150 Rumah di Panjatan Kebumen dan Genangi Jalur Nasional
"Langkah berikutnya dengan memfasilitasi pencarian lahan alternatif serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Terutama dengan instansi maupun pihak yang memiliki kewenangan atas aset tanah yang berpotensi dimanfaatkan," ujarnya.
Pemkab juga akan menetapkan skala prioritas pembangunan berdasarkan kesiapan lahan dan kelayakan lokasi. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan lebih terarah sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Kiswoyo menegaskan, perhatian pemerintah daerah tidak hanya tertuju pada penyelesaian fisik bangunan. Koperasi yang sudah terbangun juga didorong agar segera menjalankan kegiatan usaha.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:



