Bupati Demak Tak Mau Raperda Asal Jadi, Eisti’anah Soroti Sejumlah Pasal hingga Sanksi!

Bupati Demak Tak Mau Raperda Asal Jadi, Eisti’anah Soroti Sejumlah Pasal hingga Sanksi!

Bupati Demak dr. Hj. Eisti’anah menyampaikan pandangan umum terhadap dua Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Demak dalam Rapat Paripurna ke-43 Masa Sidang Ketiga Tahun 2026, Senin (16/11/2026).-Foto: Samsul/dok.-

DEMAK, diswayjateng.id – Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kabupaten Demak mendapat sejumlah catatan dari Bupati Demak dr. Hj. Eisti’anah. Mulai dari pengaturan riset dan inovasi daerah hingga pembangunan ketahanan keluarga, sejumlah materi dinilai masih perlu disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Catatan tersebut disampaikan Eisti’anah dalam Rapat Paripurna ke-43 Masa Sidang Ketiga Tahun 2026 di Gedung Rapat DPRD Kabupaten Demak, Senin (16/11/2026).

Dua Raperda yang menjadi pembahasan yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet. Turut hadir Wakil Bupati Muhamad Badruddin, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta 29 anggota DPRD Kabupaten Demak.

BACA JUGA:Sejumlah Jadwal Kereta Api dari Semarang Berubah Mulai 1 Desember 2026, KA Muria Berangkat Lebih Pagi

BACA JUGA:Dirres PPA PPO Polda Jateng Sambangi Keluarga Korban Dugaan Perundungan di Warureja

Dalam penyampaian pandangan umumnya, Eisti’anah menegaskan bahwa penyempurnaan materi Raperda penting dilakukan agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan pandangan umum terhadap dua Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Demak,” ujarnya.

Untuk Raperda Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, salah satu perhatian Bupati adalah penyempurnaan ketentuan umum dalam Pasal 1. Beberapa pengertian, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan urusan pemerintahan, perlu diperjelas. Begitu pula tata urutan pengaturan definisi agar lebih sistematis.

Eisti’anah juga meminta ketentuan penyelenggaraan riset dikaji kembali dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dalam regulasi tersebut, penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan.

Selain itu, Bupati mengusulkan agar pengaturan penyelenggaraan riset daerah dan inovasi daerah ditempatkan dalam dua bab tersendiri.

Pemisahan tersebut diharapkan membuat ruang lingkup dan mekanisme pelaksanaan masing-masing bidang menjadi lebih jelas.

Sejumlah pasal mengenai inovasi daerah juga diminta disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, terutama terkait tujuan, prinsip, dan ketentuan penyelenggaraannya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait