Dituding Hanya Seremoni Usai Bibit Mangrove Tanamannya AHY Mati Semua, BOPPJ Buka Suara
Program penanaman bibit mangrove di kawasan Guludan, Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. - dok.ist/ezra vandika ---
DEMAK, diswayjateng.id - Hamparan lumpur seluas 60x40 meter di kawasan Guludan, Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, mendadak jadi sorotan publik. Belum genap sebulan sejak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menancapkan bibit mangrove secara simbolis pada 19 Oktober 2026 lalu, lokasi yang menjadi panggung peresmian proyek Giant Sea Wall (tanggul laut raksasa) oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) itu kini justru memprihatinkan.
Pantauan di lapangan menunjukkan tak ada lagi sisa penghijauan seluruh bibit mangrove yang ditanam dalam seremoni akbar tersebut dilaporkan mati total. Kondisi ini langsung memicu gelombang kritik dari warga setempat yang menilai proyek mercusuar tersebut terkesan hanya sebatas seremonial belaka, minim pelibatan masyarakat bawah, dan lebih berpihak pada kepentingan kawasan industri.
BACA JUGA: Seremoni Selesai Mangrove pun Mati! Program Tanam Mangrove AHY Dinilai Lebih Bela Industri
BACA JUGA: Nelayan Jatimalang Purworejo Minta Mesin Kapal 30 PK, Ini Respons Menko Muhaimin
Polemik Bibit Mangrove dan Proyek Jangka Panjang
Menanggapi sorotan tajam tersebut, Tenaga Ahli Utama bidang Kemitraan Daerah dan Komunitas Pesisir BOPPJ, Muhamad Khadik, angkat bicara memberikan penjelasan. Menurutnya, kematian sebagian bibit di awal penanaman merupakan bagian dari tantangan teknis restorasi ekosistem pesisir, di mana faktor kadar garam air laut dan kondisi lingkungan yang ekstrem menuntut penanganan khusus.
"Menanam mangrove tidak serta-merta seperti menanam pohon mangga yang langsung tumbuh. Butuh penyesuaian, asupan air laut yang tercukupi, dan perawatan intensif," ujar Khadik saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Khadik menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan telah menggandeng komunitas pegiat lingkungan lokal, seperti Kelompok Tani Barokah, untuk melakukan perawatan harian. Proses perawatan tersebut mencakup penyiraman rutin hingga sulaman (penggantian bibit yang mati dengan yang baru).
"Sejak selesai kegiatan, kelompok tani yang langsung merawat menyirami setiap hari dan menyulami yang mati. Kami dari BOPPJ memberikan support penuh mulai dari pendanaan, sarana-prasarana, hingga pembuatan hex brick (alat pemecah ombak/APO) yang disusun di depan guludan," tambahnya.
Tudingan Minim Sosialisasi dan Abaikan Warga
Meski pihak BOPPJ mengklaim telah melibatkan warga, ketegangan di tingkat akar rumput tak serta-merta reda. Sejumlah warga pesisir Demak melayangkan protes keras lantaran merasa tidak pernah diajak berkoordinasi secara komprehensif. Mereka menyebut proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah pusat terkesan eksklusif dan hanya melibatkan segelintir kelompok tertentu.
Menanggapi hal ini, Khadik mengklaim bahwa pihaknya telah menempuh mekanisme perencanaan dari bawah melalui forum "urun rembuk" yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, hingga penggerak sosial dari empat kecamatan, mulai dari Sayung, Karangtengah, Bonang, hingga Wedung.
BACA JUGA: Diterjang Angin Kencang, Rumah Warga di Blora Roboh, Korban Terpaksa Mengungsi
BACA JUGA: Kelebihan Honda BeAT untuk Harian, Irit BBM dan Gesit di Jalanan
Selain itu, konsultasi publik untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) juga diklaim telah terlaksana sesuai prosedur.
"Memang mungkin belum seluruh warga hadir satu per satu, tapi sudah terwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat. Harapan kami, proyek Nature Based Solution (NBS) ini ke depan tidak hanya melindungi daratan dari abrasi, tetapi juga bisa dikembangkan menjadi kawasan ekosistem mangrove yang berpotensi menjadi destinasi wisata edukasi, seperti halnya di Bipis, Pandansari," pungkas Khadik.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:




