Seremoni Selesai Mangrove pun Mati! Program Tanam Mangrove AHY Dinilai Lebih Bela Industri

DEMAK, diswayjateng.id - Bibit mangrove yang ditanam Menteri Agus Harimurti Yudhoyono saat peresmian proyek Giant Sea Wall di DEMAK dilaporkan mati semua. Proyek tanggul laut raksasa ini dituding abai terhadap partisipasi warga dan lebih menguntungkan kawasan industri.

Hamparan lumpur seluas 60 x 40 meter di kawasan Guludan, Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, kini tak menyisakan tanda-tanda penghijauan. Padahal, belum genap sebulan lalu tepatnya pada 19 Oktober 2026 lokasi itu menjadi panggung perhelatan akbar peletakan batu pertama proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) yang digelar Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).

Di atas lahan pesisir yang kian tergerus abrasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menancapkan bibit-bibit mangrove sebagai simbol komitmen perlindungan lingkungan pesisir. Namun, seremoni itu kini berujung ironi. Seluruh bibit yang ditanam dalam acara peresmian tersebut dilaporkan mati.

BACA JUGA:  Pati Darurat Air Bersih! 5 Bulan Dilanda Kekeringan, 62 Ribu Warga Bergantung pada Bantuan Air

BACA JUGA:  Harga Daging Sapi di Pati Meroket Tembus Rp142 Ribu per Kg, Ternyata Ini Alasannya

"Mati semua deh," kata Masnuah, warga setempat sekaligus aktivis pesisir, menggambarkan kondisi bibit mangrove di Guludan pasca-acara peletakan batu pertama.

Menurut Masnuah, kematian massal bibit mangrove dalam hitungan pekan itu bukan tanpa sebab. Setelah rombongan pejabat dan kamera media meninggalkan lokasi, tak ada satu pun perwakilan instansi terkait ataupun otorita proyek yang kembali meninjau, merawat, atau berkoordinasi dengan warga untuk memantau pertumbuhan tanaman tersebut.

Pola semacam ini, kata dia, kerap berulang dalam proyek-proyek berskala besar. Penanaman mangrove hanya dijadikan panggung dokumentasi seremonial tanpa skema pemeliharaan kolektif yang melibatkan masyarakat.

"Kalau memang ada koordinasi atau perawatan diserahkan ke warga setempat, mesti tidak segagal itu. Ini seperti biasa, seremoni simbolis," ucap Masnuah saat di wawancarai Disway Jateng, Minggu (15/11/2026) malam.

Partisipasi Semu dan Dokumen yang Ditarik

Kegagalan penanaman mangrove di Timbulsloko menjadi cerminan buramnya tata kelola proyek Giant Sea Wall di pesisir utara Jawa. Sejak tahap perencanaan, BOPPJ dinilai menutup ruang partisipasi bermakna bagi masyarakat pesisir yang bakal menanggung dampak langsung proyek tersebut.

Masnuah mengungkapkan, dalam berbagai forum pembahasan mulai dari tingkat desa hingga diskusi publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di tingkat provinsi kehadiran peserta didominasi oleh aparatur pemerintah dan dinas terkait, yang porsinya mencapai sekitar 80 persen. Organisasi nelayan dan warga terdampak justru nyaris tak dilibatkan.

"Pemerintah dan BOPPJ mengklaim sudah melibatkan warga, tapi warga yang mana? Kesannya seperti main kucing-kucingan dan kejar target," ucap Masnuah.

Ketertutupan informasi juga menyelimuti rincian anggaran hingga peta teknis proyek. Warga pesisir hingga kini tidak mengetahui bentuk fisik Giant Sea Wall, titik-titik reklamasi pulau buatan, maupun lokasi pasti zona konservasi yang direncanakan.

Kecurigaan warga kian menguat ketika sejumlah dokumen kajian KLHS yang sempat dibagikan dalam sebuah diskusi publik koalisi masyarakat sipil mendadak ditarik kembali dengan alasan kerahasiaan. Dari salinan kajian yang sempat diunduh warga, terungkap bahwa proyek tanggul laut tersebut diproyeksikan sekitar 70 persen untuk melindungi kawasan industri, sementara porsi perlindungan bagi permukiman warga hanya sekitar 30 persen.

Sumber: