Jalan Doplang-Bangkleyan Blora Dapat Kucuran Rp37,8 Miliar dari Pemerintah Pusat
WAWANCARA/Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora, Nidzamudin Al Hudda. -diswayjateng/Farros---
BLORA, diswayjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mendapat persetujuan pemerintah pusat untuk memperbaiki salah satu ruas jalan kabupaten melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tahun 2026.
Ruas Jalan Doplang-Jati-Bangkleyan di Kecamatan Jati menjadi satu-satunya jalan yang disetujui dari total 10 ruas yang diajukan Pemkab Blora. Proyek tersebut mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp37,8 miliar dengan panjang penanganan mencapai 8,4 kilometer.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora, Nidzamudin Al Hudda, mengatakan pengerjaan jalan tersebut dibagi menjadi dua titik.
"Total anggaran IJD untuk pengerjaan ruas tersebut sekitar Rp37 miliar dengan panjang mencapai 8,4 kilometer," ujarnya, Jumat, 13 November 2026.
BACA JUGA: Polres Rembang Ringkus 3 Pengangsu BBM Subsidi, Negara Rugi Rp 350 Juta
BACA JUGA: Anggaran Pilkades Serentak 2026 di Grobogan Terbanyak se-Jawa Tengah, Ini Penjelasan Dispermades
Menurut Hudda, ruas Doplang-Jati-Bangkleyan memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu jalur penghubung Kabupaten Blora dengan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
Dengan adanya perbaikan tersebut, akses transportasi masyarakat diharapkan semakin lancar. Selain itu, jalur tersebut juga dapat memangkas akses perjalanan dari luar daerah menuju Blora, khususnya melalui pintu Tol Ngawi.
"Untuk jalan Doplang-Bangkleyan ini lebih dekat dengan pintu tol Ngawi. Jadi diharapkan akses dari luar kota ke Blora lebih dekat," katanya.
BACA JUGA: Naik Kelas! Baznas Kota Tegal Suntik Modal UMKM Lewat Program Z Mart
BACA JUGA: Kabar Lembaga Antirasuah Akan Lakukan Pemeriksaan di Disdik Grobogan, Ini Kata Jubir KPK
Meski hingga mendekati akhir tahun anggaran 2026 pengerjaan belum dimulai, Hudda menjelaskan bahwa program IJD tahun ini menerapkan skema multiyears. Dengan demikian, pelaksanaan proyek tidak harus rampung dalam satu tahun anggaran dan dapat dilanjutkan hingga 2027.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:




