Demak Peringkat Dua se-Jateng, tetapi 4.245 Agen Perlinsos Belum Aktif

Demak Peringkat Dua se-Jateng, tetapi 4.245 Agen Perlinsos Belum Aktif

Bupati Demak dr. Hj. Eisti’anah, memberikan sambutan sekaligus arahan dalam kegiatan Sosialisasi Percepatan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Ruang Pertemuan Lantai 3 Bapperida Demak.-Foto: Samsul-

DEMAK, diswayjateng.id – Percepatan digitalisasi perlindungan sosial di Kabupaten Demak masih menghadapi pekerjaan besar. Dari 249 desa dan kelurahan, sebanyak 120 wilayah belum mencapai target minimal 50 persen pendataan. Pemerintah Kabupaten Demak pun meminta seluruh jajaran bergerak lebih cepat agar data penerima bantuan sosial benar-benar akurat dan tidak salah sasaran.

Meski demikian, capaian Demak terbilang cukup menonjol. Kabupaten berjuluk Kota Wali ini berhasil menempati peringkat kedua se-Jawa Tengah dalam jumlah pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Hal tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Percepatan Piloting Digitalisasi Perlinsos di Ruang Pertemuan Lantai 3 Bapperida Demak, Rabu (11/11/2026).

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2PA) Demak, Amir Mahmud, memaparkan bahwa dari 249 desa dan kelurahan, baru 129 wilayah yang telah memenuhi target minimal 50 persen pendataan. Sedangkan 120 desa dan kelurahan lainnya masih membutuhkan percepatan.

BACA JUGA:Warga Kramat Tegal Geruduk DPRD, Tolak Proyek Galangan Kapal Dekat Permukiman

BACA JUGA:524 Tahun Jejak Sultan Raden Fattah, Demak Hidupkan Tradisi Haul dengan Doa dan Khidmah

Tantangan lainnya terlihat dari jumlah agen yang belum aktif. Saat ini tercatat ada 11.366 Agen Perlinsos di Demak. Namun, baru 7.121 agen yang aktif, sedangkan 4.245 lainnya belum aktif.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Dinsos P2PA melakukan sosialisasi, pendampingan, pelayanan jemput bola, serta mengajak aparatur sipil negara (ASN) berpartisipasi menjadi Agen Perlinsos Digital.

Targetnya, minimal 50 persen pendaftaran dapat tercapai pada Desember 2026.

Bupati Demak dr. Hj. Eisti’anah, menegaskan, digitalisasi Perlinsos bukan sekadar perubahan sistem pendataan, melainkan bagian penting dari upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:21 Agenda Siap Meriahkan Haul Sultan Raden Fattah ke-524, Ada Pawai Panjang Jimat hingga Festival Budaya Islam

BACA JUGA:3 Wakil Rembang Sabet Medali di Olimpiade Bahasa Arab Nasional 2026

Menurutnya, kualitas data akan sangat menentukan keberhasilan program perlindungan sosial. Sebab, bantuan yang disalurkan harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Bupati meminta seluruh camat mengawal proses pendataan di wilayah masing-masing. Tidak hanya itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) juga diminta menyelaraskan program penanggulangan kemiskinan dengan data Perlinsos yang telah terintegrasi.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait