Aplikasi OPD Demak Jangan Jalan Sendiri-Sendiri, 2027 Bakal Disatukan!
Plt. Kepala Dinkominfo Demak Masbahatun Niamah seusai membuka sosialisasi Arsitektur Pemerintah Digital di Ballroom Gedung C Setda Demak, Rabu (11/11/2026). Kegiatan diikuti seluruh perangkat daerah sebagai langkah mempersiapkan integrasi sistem pemerinta-Foto: Samsul-
DEMAK, diswayjateng.id – Banyaknya aplikasi pemerintahan belum tentu menjamin pelayanan publik semakin baik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak pun mulai menyiapkan langkah untuk menyatukan sistem digital di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satunya melalui penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital yang direncanakan mulai dilakukan pada 2027. Langkah ini diharapkan mampu mengakhiri pengembangan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri sekaligus memperkuat integrasi data dan pelayanan publik.
Persiapan tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Arsitektur Pemerintah Digital sebagai Fondasi Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Pemerintah Kabupaten Demak, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang digelar di Ballroom Gedung C Setda Demak lantai 1 itu dibuka Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Demak, Masbahatun Niamah. Seluruh perangkat daerah turut mengikuti kegiatan tersebut.
BACA JUGA:Diduga DC, Pengemudi Mitsubishi Pajero Dihadang Sekelompok Pemuda di Komplek Pemkab Boyolali
BACA JUGA:Banjir Ancam Lahan Pertanian Jateng, Heri Pudyatmoko Minta Mitigasi Dilakukan Sejak Dini
Hadir sebagai narasumber, Nanang Ruswianto dari Digitama Sinergi Indonesia.
Masbahatun menegaskan, transformasi digital bukan sekadar memindahkan pelayanan manual ke aplikasi. Ada perubahan lebih besar yang harus dilakukan, mulai dari pola kerja birokrasi, kolaborasi antarperangkat daerah, pengelolaan data, hingga pemberian layanan kepada masyarakat.
“Keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki, tetapi dari sejauh mana teknologi tersebut mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah digital harus dibangun secara bersama-sama. Bukan hanya menjadi urusan Dinkominfo, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
Sebab, setiap OPD memiliki proses bisnis, data, dan layanan yang harus saling terhubung.
Jika pengembangan digital dilakukan secara parsial, risikonya cukup besar. Mulai dari aplikasi dengan fungsi serupa, data yang terpisah-pisah, hingga layanan yang tidak terintegrasi.
Karena itu, Arsitektur Pemerintah Digital diperlukan sebagai pedoman agar seluruh pengembangan teknologi di lingkungan Pemkab Demak memiliki arah yang jelas.
Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinkominfo Demak, Harso Gutomo, mengatakan Pemkab Demak telah menunjukkan komitmen mendukung implementasi Pemerintah Digital melalui sejumlah program.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:






