Jerit Nelayan Pantura Tegal: Susah Solar, Muara Dangkal, hingga Pelabuhan Mangkrak

SLAWI, diswayjateng.id - Ratusan nelayan kecil dan perempuan pesisir dari berbagai daerah tumpah ruah dalam acara Rembuk Agraria Pesisir yang dihelat oleh Kesatuan nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jawa Tengah di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Suradadi, Kabupaten Tegal.

Di balik semangat pertemuan tersebut, tersimpan segudang keluhan pelik yang selama ini menghimpit periuk nasi para pengabdi laut. Mulai dari urusan bahan bakar, minimnya fasilitas tambatan perahu, hingga janji pembangunan pelabuhan yang tak kunjung ditepati pemerintah.

Tiga Masalah Klasik yang Tak Kunjung Usai

Dalam forum tersebut, uneg-uneg para nelayan tumpah ruah mewakili realitas pahit di lapangan:

• Krisis Tambatan Perahu: Eko Setiono (55), nelayan asal Desa Bojongsana, Suradadi, menjerit soal minimnya fasilitas tempat berlabuh. Jumlah tambatan yang ada jauh panggang dari api jika dibandingkan dengan banyaknya armada perahu nelayan setempat.

BACA JUGA:Fraksi PKS Tegal Bongkar Dugaan Asusila Terselubung, Lokasi Berkedok Kawasan Angkringan

BACA JUGA:Nestapa Nelayan Suradadi Tegal: Muara Cenang Dangkal Parah, Perahu Terpaksa Didorong ke Laut

• Proyek Pelabuhan "Menggantung": Kepala Desa Purwahamba, Hasim, kembali mengingatkan pemerintah mengenai rencana pembangunan pelabuhan di kawasan TPI Suradadi. Menurutnya, proyek krusial tersebut hingga kini hanya menjadi wacana tanpa kejelasan realisasi.

• Solar Langka & Muara Dangkal: Senada dengan itu, Kepala Desa Suradadi, Tri Susanto, mendesak segera dibentuknya koperasi nelayan demi mempermudah akses SPBUN (Solar). Ia juga kembali menyoroti daruratnya pengerukan Sungai Cenang yang mengalami pendangkalan parah.

Suara KNTI: Laut dan Pesisir Butuh Negara

Ketua DPW KNTI Jawa Tengah, Slamet Ari Nugroho, menegaskan bahwa persoalan agraria pesisir jauh lebih luas dari sekadar sengketa lahan darat. Ruang laut, wilayah tangkap, abrasi, hingga hantaman banjir rob yang merusak permukiman warga adalah ancaman nyata yang menuntut kehadiran negara.

"Kami akan menyampaikan semua aspirasi dari nelayan Kabupaten Tegal ini ke pemerintah pusat maupun provinsi," cetus Slamet.

BACA JUGA:Deras Cuan dari HP, Kisah Warga Pagerbarang Diangkat Siswa SMKN 3 Tegal lewat Film 'NGEDRAFF'

BACA JUGA:Dedy Noerhasan Resmi Jadi Pj Sekda Banyumas, Bupati Sadewo Tekankan Penyelesaian Program 2026

Hal senada diungkapkan oleh Koordinator Rembuk Agraria Pesisir Nasional, Hendra Wiguna. Ia menekankan agar forum akbar ini tidak sekadar menjadi ajang curhat tahunan tanpa ujung. Hasil rembuk harus bermuara pada kebijakan nyata untuk melindungi keselamatan dan hak hidup nelayan tradisional.

"Tujuan Rembuk Agraria Pesisir ini untuk memastikan hak-hak masyarakat pesisir terlindungi, dan semoga hasil kesepakatan forum ini dapat menjadi kebijakan konkret di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota," tegasnya.

Aspirasi membara ratusan nelayan ini disaksikan langsung oleh perwakilan Dinas Perikanan Provinsi Jateng, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, Anggota DPRD Kabupaten Tegal Mutamakin, serta jajaran pejabat daerah hingga pusat yang turut hadir di lokasi.

Sumber: