November-Juli Jadi Periode Rawan Rob, Pemkab Demak Ajak Ulama Kawal Normalisasi untuk Hadapi Ancaman Pesisir

DEMAK, diswayjateng.id – Ancaman banjir dan rob masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Demak, terutama di kawasan pesisir. Memasuki periode November hingga Juli, kenaikan air laut berpotensi kembali mengganggu aktivitas masyarakat. Pemkab Demak pun mengajak ulama dan masyarakat ikut mengawal upaya penanganannya.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Komunikasi Ulama dan Umaro (FKUU) Kecamatan Bonang yang digelar di Aula Kecamatan Bonang.

Bupati Demak dr. Hj. Eisti’anah bersama Wakil Bupati Muhammad Badruddin hadir langsung dalam forum tersebut. Sejumlah unsur Forkopimcam, kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Bonang juga turut mengikuti kegiatan.

Dalam kesempatan itu, Eisti’anah meminta masyarakat tidak hanya menunggu hasil pembangunan, tetapi juga ikut mengawasi program pemerintah. Salah satunya normalisasi sungai yang telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko genangan banjir dan rob.

Menurutnya, efektivitas normalisasi perlu terus dipantau agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pembangunan normalisasi sungai ini membutuhkan dukungan semua pihak. Mari bersama-sama kita kawal agar program yang sudah dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (5/11/2026).

BACA JUGA:Hujan Disertai Angin Kencang Merusak Empat Rumah Warga di Desa Bago, Kerugian Capai Rp 87 Juta

BACA JUGA:Test Drive Yamaha Aerox Alpha CyberCity: Kelebihan, Kekurangan, Desain Sporty

Bupati mengungkapkan, kawasan pesisir Demak biasanya menghadapi peningkatan ketinggian air rob pada periode November hingga Juli. Saat kegiatan berlangsung, kondisi genangan pada pagi hari relatif lebih baik. Genangan umumnya terjadi pada pukul 02.00 hingga 04.00 WIB.

Karena itu, evaluasi terhadap penanganan banjir dan rob perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat untuk memastikan program yang sudah berjalan tepat sasaran.

Di sisi lain, Eisti’anah mengakui keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan dalam memenuhi berbagai usulan pembangunan. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat secara bertahap berdasarkan skala prioritas.

Ia menegaskan, FKUU menjadi salah satu sarana penting untuk menjaga komunikasi antara pemerintah dengan para ulama dan masyarakat.

“Alhamdulillah, kegiatan FKUU masih dapat kita pertahankan dan terlaksana dengan baik. Ini merupakan bentuk komitmen kita untuk terus menjaga komunikasi dan sinergi bersama para ulama dan masyarakat, meskipun saat ini kemampuan fiskal daerah masih terbatas,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin menyebut pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan ulama, tokoh agama, dan masyarakat.

Sumber: