Baru Dilantik, Sekda Blora Sunaryo Langsung Dihadapkan Pembahasan Anggaran 2027

BLORA, diswayjateng.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora yang baru dilantik, Sunaryo, S.Pd., langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan penting. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pembahasan anggaran 2027, disusul penguatan reformasi birokrasi dan pembenahan tata kelola pemerintahan.

Sunaryo resmi dilantik Bupati Blora Arief Rohman dalam upacara pengambilan sumpah jabatan di Halaman Kantor Bupati Blora, Rabu, 28 Oktober 2026. Pelantikan tersebut berlangsung setelah upacara peringatan ke-98 Hari Sumpah Pemuda.

Usai dilantik, Sunaryo menegaskan perlunya harmonisasi dan sinkronisasi program antarperangkat daerah. Langkah ini dinilai penting agar program pembangunan di Kabupaten Blora sejalan dengan visi dan misi kepala daerah serta program prioritas nasional dalam Asta Cita.

“Secara umum, pembahasan anggaran 2027 ini mendesak. Kita perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah untuk menyelaraskan visi-misi kepala daerah dengan Asta Cita sebagai program nasional,” ungkap Sunaryo.

BACA JUGA:  BREAKING NEWS! Kantor Bea Cukai Kudus Digeledah Penyidik KPK, Dikawal Ketat Anggota Brimob Bersenjata Lengkap 

BACA JUGA:  KPK Geruduk Bea Cukai Kudus, Lima Mobil Dikerahkan. Ruang Kepala Kantor Ikut Disisir

Menurutnya, program pembangunan tidak bisa dijalankan secara terpisah oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Dibutuhkan koordinasi yang kuat agar perencanaan hingga pelaksanaan program berjalan selaras.

“Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus sinkron dari bawah hingga atas demi mencapai tujuan bersama,” lanjutnya.

Selain pembahasan anggaran, Sunaryo juga menyoroti sejumlah aspek tata kelola pemerintahan yang perlu dipelajari dan diperkuat. Di antaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), harmonisasi peraturan perundang-undangan, hingga pengelolaan barang milik daerah.

BACA JUGA:  Dinas Dikbud Gelar TKAD Jenjang SD di Kabupaten Tegal

BACA JUGA:  Jaga Kondusivitas Pasca Unggahan Video di Media Sosial, Polres Tegal Fasilitasi Tabayun

“Mulai dari SAKIP, sistem akuntabilitas pemerintah daerah, kemudian Reformasi Birokrasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, hingga pengelolaan barang milik daerah. Itu merupakan poin-poin penting yang harus kami pelajari,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman berharap Sekda yang baru dapat segera menyesuaikan diri dan memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah.

Menurut Arief, Sekda memiliki posisi strategis dalam memastikan koordinasi, sinkronisasi, serta pembinaan birokrasi berjalan efektif. Peran tersebut dibutuhkan agar program pembangunan dapat terlaksana secara terpadu, efektif, dan akuntabel.

Sumber: