City Walk Tegal Langganan Kumuh Tiap Akhir Pekan, DPRD Desak Perwal PKL Segera Terbit

City Walk Tegal Langganan Kumuh Tiap Akhir Pekan, DPRD Desak Perwal PKL Segera Terbit

MEMIMPIN RAPAT – Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal Zaenal Nurohman memimpin Rapat Kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah di Gedung Parlemen.--

TEGAL, diswayjateng.id — Wajah City Walk Jalan Ahmad Yani, Kota Tegal, kerap berubah kumuh setiap akhir pekan. Trotoar yang seharusnya menjadi ruang nyaman bagi pejalan kaki justru dipenuhi sisa aktivitas kuliner malam sebelumnya, mulai dari sampah berserakan hingga ceceran limbah cucian alat pedagang.

Kondisi ini memantik kritik tajam dari Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman. Menurutnya, meski kawasan tersebut kini menjelma sebagai magnet ekonomi baru dan menyumbang retribusi daerah, kebersihan dan pengelolaan limbah tidak boleh diabaikan begitu saja.

"Setiap akhir pekan pagi, orang mau jalan-jalan tapi kondisinya kotor. Limbah dari yang berjualan masih berantakan," ujar Zaenal di Gedung Parlemen, beberapa waktu lalu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, pemanfaatan City Walk untuk aktivitas ekonomi harus diiringi dengan tanggung jawab bersama. Para pedagang tidak boleh hanya mengambil keuntungan, tetapi juga wajib menjaga kebersihan fasilitas publik.

BACA JUGA:11 Bencana Mengintai Kebumen, 87 Desa Rawan Tsunami dan 101 Desa Longsor

BACA JUGA:Ribuan Warga Kebumen Nobar Final Indonesia vs Thailand, Timnas Juara Lewat Adu Penalti

"Fungsi utamanya untuk berjalan kaki, tetapi harus dipastikan tetap bersih. Jadi, ada kesadaran saling menjaga," tambahnya.

Desak Perwal PKL Segera Disahkan

Lebih lanjut, Zaenal menyoroti belum adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) yang secara khusus mengatur titik-titik resmi peruntukan Pedagang Kaki Lima (PKL). Tanpa payung hukum yang jelas, penataan PKL dinilai berjalan di ruang abu-abu dan menyulitkan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Dinkop UKM Perdagangan) dalam melakukan pendataan serta legalisasi.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Wali Kota Tegal segera mengesahkan Perwal PKL sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) yang sudah ada. Aturan ini dinilai krusial untuk memetakan jumlah, sebaran, hingga jenis usaha PKL.

"Penataan ini bukan berarti melarang, melainkan menertibkan agar ekonomi rakyat tetap tumbuh tanpa mengorbankan fungsi dan kebersihan ruang publik," tegas Zaenal.

BACA JUGA:Heboh Isu Dokumen KUA-PPAS 2027 Rembang Tanpa Fiat Sekda, Ketua DPRD Tegaskan Tetap Sah!

BACA JUGA:Kebumen Dikepung 11 Ancaman Bencana, Kerugian Banjir Tembus Rp16 Miliar

Tanggapan Dinas Terkait

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perdagangan Dinkop UKM dan Perdagangan Kota Tegal, Makhsun Bustomi, sepakat bahwa kebersihan, keamanan, dan kenyamanan City Walk adalah tanggung jawab bersama. Berdasarkan regulasi, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban, tidak mengganggu lalu lintas, menyediakan tempat sampah mandiri, serta mengantisipasi potensi bahaya kebakaran.

"Demikian pula pengunjung atau konsumen perlu membiasakan diri menjaga kebersihan," ujar Bustomi.

Disinggung mengenai Perwal PKL yang didesak dewan, Bustomi memastikan bahwa regulasi tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait