BPDP Salatiga Mengelola Dana Bersumber Pungutan Ekspor Komoditas Perkebunan
MENYALAMI : Wali Kota Salatiga Robby Hernawan saat menyalami narasumber saat Workshop Hilirisasi Perkebunan sebagai Inkubasi Bisnis UMK di Grand Wahid Hotel, Senin 21 September 2026. Foto : Ist/ Erna Yunus Basri--
SALATIGA, diswayjateng.id - Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM (sebelumnya dikenal sebagai Divisi UKMK) di Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Helmi Muhansyah, menjelaskan bahwa BPDP mengelola dana yang bersumber dari pungutan ekspor komoditas perkebunan.
Selanjutnya, dana tersebut dikembalikan dalam bentuk berbagai program pengembangan. "Saat ini, BPDP mendapat penugasan pada komoditas kelapa, kelapa sawit, dan kakao," kata Helmi Muhansyah, saat Workshop Hilirisasi Perkebunan sebagai Inkubasi Bisnis UMK di Grand Wahid Hotel, Senin, 21 September 2026.
Workshop tersebut menghadirkan Direktur Pusat Studi Kelapa Sawit INSTIPER, Dr. Purwadi, Dosen Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW, Joko Murdono, M.S., Founder PT Adarasa Putra Jaya, Eunike Rusmiati, serta Komunitas UKMK sebagai narasumber.
Helmi menerangkan, program pengembangan itu mencakup peremajaan, bantuan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan.
"Serta, promosi dan kemitraan, pendanaan bahan bakar nabati, serta program pangan dan hilirisasi," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua FP2SB, Ita Munardini, menekankan bahwa hilirisasi tidak hanya berbicara tentang pengolahan komoditas, tetapi juga masa depan pelaku usaha dan perubahan pola pikir dalam melihat peluang pasar.
Sementara, Wali Kota Salatiga Robby Hernawan menyampaikan bahwa hilirisasi komoditas perkebunan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA: drh Suharyono, ASN Salatiga Pencetus SeLaDA Sematkan Label Daging ASUH Pertama di Indonesia
BACA JUGA: Tanggalkan Kata Gengsi, Cerita Bripda Fawwaz Berdinas di SDM Polres Salatiga 'Nyambi' Ternak Sapi
Kebijakan hilirisasi ini menurutnya harus berjalan beriringan dengan komitmen penerapan praktik perkebunan yang berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

