540 Hektare Sawah Batang Terdampak Rob, Luas yang Bisa Ditanami?

BATANG, diswayjateng.id - Sekitar 540 hektare lahan pertanian di Kabupaten BATANG terdampak rob dan abrasi hingga 2026. Dari luasan tersebut, sekitar 300–350 hektare masih dinilai berpotensi dimanfaatkan untuk kembali ditanami.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang, Sutadi Ronodipuro, mengatakan kondisi tersebut menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Terlebih, luasan lahan terdampak rob dan abrasi masih berpotensi bertambah.

“540 hektare, kan gitu kan, se-Kabupaten Batang. Tentunya ke depan kan ini sebuah upaya untuk lintas sektoral, upaya-upaya kami dengan Menteri KKP, dengan Menko Pangan, dan Kementerian Pertanian nanti kita sinergikan untuk mencari solusi,” kata Sutadi, Senin 21 September 2026.

Menurut Sutadi, persoalan tersebut berkaitan dengan rob yang terus terjadi dan berdampak terhadap lahan pertanian pesisir. Karena itu, pemerintah daerah perlu mencari skema agar lahan yang masih memungkinkan dapat kembali dimanfaatkan.

BACA JUGA: Honda Beat dan Truk Tronton Tabrakan di KITB Batang, Perempuan 24 Tahun Tewas

BACA JUGA: Batang Tahan Pangan, Tapi Lahan Rob Belum Selesai

“Karena ini yang menjadi tugas utama adalah apa, rob yang memang setiap tahun naik dan menambah jumlah lahan yang terdampak abrasi,” ujarnya.

Dari sekitar 540 hektare lahan terdampak tersebut, tidak semuanya berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk langsung digunakan sebagai lahan pertanian.

Sutadi menyebut sekitar 300–350 hektare masih berpotensi ditanami. Sementara sebagian lainnya berada dalam kondisi yang sudah tenggelam.

“Ini yang berpotensi untuk kita tanami antara 300–350 yang bisa kita tanami. Berarti sisanya itu yang memang tenggelam,” ucapnya.

BACA JUGA: Haornas, Seberapa Serius Bupati Faiz Garap Olahraga Batang? Ini Jejak Programnya

BACA JUGA: Laika, Buku, Bupati Faiz dan 3.000 Es Krim di Perpustakaan Batang

Pemetaan lahan terdampak tersebut, lanjut Sutadi, terus diperbarui seiring bertambahnya dampak rob dan abrasi pada 2026. Kondisi itu membuat penanganan tidak cukup dilakukan hanya dari sisi budidaya tanaman.

“Dari 540 penambahan di angka 2026 ini terpetakan sebanyak itu, sudah ada penambahan lagi. Jadi ini juga nanti semua pihak lah kita gandeng untuk mencari jalan keluar,” katanya.

Sumber: