Kasus Perusakan Rumah Irjen Sofyan Mandek, Polda Jateng dan Kejati Diadukan ke Ombudsman

Kasus Perusakan Rumah Irjen Sofyan Mandek, Polda Jateng dan Kejati Diadukan ke Ombudsman

Kuasa hukum Irjen Sofyan Nugroho, Bangkit Mahanantyo SH saat mengadukan dugaan maladministrasi penanganan kasus perusakan rumah ke Ombudsman Jawa Tengah Jumat (11 /9)-Umar Dani -

SEMARANG, diswayjateng.id – Penanganan kasus dugaan perusakan rumah atau bangunan milik Irjen Pol. Dr Drs Sofyan Nugroho SH MSi MH yang dinilai mandek sejak 2023, akhirnya dilaporkan ke Ombudsman Jawa Tengah.

Kuasa hukum Irjen Pol. Sofyan Nugroho dan Dr Niken Diah Anitasari Sp PD mengadukan dugaan maladministrasi dalam proses penanganan perkara tersebut.

Pengaduan disampaikan ke Ombudsman Jawa Tengah pada Jumat (11/9/2026), menyusul proses penanganan perkara dugaan perusakan bangunan yang dinilai belum memberikan kepastian hukum.

Kuasa hukum pelapor, Bangkit Mahanantyo, mengaku kecewa dengan lambannya penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.

BACA JUGA:Ombudsman Jateng Sidak SDN Pendrikan Lor 02 Semarang, Temukan Bangunan Rusak yang Masih Dipakai Belajar

BACA JUGA:Ombudsman Bongkar 10 Laporan Dugaan Pungli Seragam Sekolah di Jateng, Sekolah yang Mengondisikan Pembelian

Ia menilai terjadi praktik "pingpong" berkas antara penyidik Polda Jawa Tengah dan Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Tengah.

"Kami mendatangi Ombudsman karena menduga adanya maladministrasi yang dilakukan penyidik Polda beserta Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Pelayanan publik di sini terkait bolak-baliknya berkas dari Polda ke Kejati," ujar Bangkit kepada media usai pelaporan.

Menurut Bangkit, perkara tersebut melibatkan tersangka berinisial Benny.

BACA JUGA:Tiga Tahun Terbengkalai, Ombudsman Jateng Peringatkan Mangkraknya Pembangunan Jembatan Tambaksari

BACA JUGA:Ombudsman Jateng Catat Pendidikan dan Penegak Hukum Paling Banyak Dilaporkan Sepanjang 2025

Penanganan kasus dinilai terkesan diulur-ulur karena berkas perkara beberapa kali dikembalikan oleh Kejati Jateng kepada penyidik Polda Jateng.

Dia menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman memiliki kewenangan mengawasi pelayanan publik, termasuk dugaan maladministrasi dalam proses penegakan hukum.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait