Progres Pengurugan Sekolah Rakyat Blora 11,7 Persen, DPUPR Tepis Isu Pelaksana Ilegal

BLORA, diswayjateng.id - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten BLORA, Jawa Tengah, memastikan proses pengurugan lahan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai ketentuan teknis dan dikerjakan oleh pelaksana resmi pemenang lelang.

Kepala Bidang Bangunan Gedung DPUPR Kabupaten Blora sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat, Anex Fachrian, menyatakan hingga pekan lalu progres fisik pengurugan lahan telah mencapai 11,7 persen.

"Progres pekerjaan pengurugan pada pekan sebelumnya sudah mencapai sekitar 11,7 persen. Kami juga menerjunkan tim teknis untuk membantu pengawasan langsung di lapangan," kata Anex.

BACA JUGA:  SD di Rembang Krisis Pengajar PJOK, Guru Kelas Dipaksa Merangkap!

BACA JUGA:  Massa AMPB Pati Tetap Berangkat ke Jakarta Meski Sempat Dihadang Polisi, Suarakan RUU Perampasan Aset

Ia menjelaskan, pasokan tanah urug untuk proyek tersebut bersumber dari beberapa wilayah, meliputi empat titik di Cepu, satu titik di Prigi Jais (Blora), satu titik di Grobogan, serta dua titik di Tuban yang menggunakan material grosok. Sementara itu, pengajuan dukungan tanah urug dari wilayah Kabupaten Ngawi telah resmi ditolak.

Pengawasan ketat oleh tim teknis dilakukan untuk memastikannya kualitas material serta mengantisipasi potensi masuknya material ilegal dalam proses pengurugan lahan.

Menanggapi isu yang beredar terkait dugaan ketidaksesuaian antara pelaksana di lapangan dengan pemenang lelang, Anex secara tegas membantah rumor tersebut.

"Adanya isu pelaksana di lapangan namanya tidak sesuai dengan yang dipakai lelang itu tidak benar, karena pelaksana betul-betul sesuai dengan apa yang dilelangkan," ujar Anex.

DPUPR Kabupaten Blora berkomitmen menjaga transparansi dan ketepatan spesifikasi teknis dalam setiap tahapan pembangunan Sekolah Rakyat guna memastikan fasilitas pendidikan tersebut terbangun sesuai perencanaan.

 

Sumber: