UPDATE: KPK OTT Bupati Pemalang, 21 Orang Diamankan dan Uang Rp2 Miliar Disita

PEMALANG, diswayjateng.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan terbaru operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan 21 orang di tiga lokasi berbeda serta menyita uang tunai lebih dari Rp2 miliar.

Informasi tersebut disampaikan KPK melalui keterangan resmi pada Rabu (29/7/2026). KPK menyebut operasi diawali dengan penyelidikan tertutup yang kemudian berkembang menjadi operasi tangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi.

"Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang," demikian keterangan resmi KPK, melalui Jubir KPK Budi Prasetyo, Rabu Siang, 29 Juli 2026.

Sebanyak lima orang diamankan di Jakarta, 15 orang di Kabupaten Pemalang, dan satu orang lainnya di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

BACA JUGA:BREAKING NEWS: KPK OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Sejumlah Lokasi Disegel

BACA JUGA:UPDATE: Kapolres Buka Suara soal Pemeriksaan Pejabat di Mapolres usai OTT Bupati Pemalang

Bupati Pemalang Jalani Pemeriksaan Intensif

KPK memastikan lima orang yang diamankan di Jakarta saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Salah satu di antaranya adalah Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.

Sementara itu, enam orang yang sebelumnya diamankan di Pemalang dan satu orang dari Purworejo sedang dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Meski demikian, KPK belum mengungkap identitas seluruh pihak yang diamankan maupun status hukum masing-masing.

KPK Sita Uang Tunai Lebih Rp2 Miliar

Selain mengamankan puluhan orang, tim penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilai lebih dari Rp2 miliar.

KPK menyebut penyelidikan yang berujung pada OTT tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan Bupati Pemalang terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Tak hanya itu, penyidik juga menemukan dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan.

Sumber: