Peringatan Hari Jadi Habis di Seremonial, Malas Menggali Akar Sejarah

Oleh: Erwin Abdillah

Jurnalis dan penulis buku “Empat Abad Wonosobo: Narasi Sejarah dari Dokumen Hindia Belanda, Serat, dan Babad” (2025).

 

SEJUMLAH kabupaten dan kota di Jawa Tengah menambatkan dasar penetapan hari jadinya pada peristiwa Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825–1830). Tak terkecuali Kabupaten Wonosobo. Daerah di kawasan dataran tinggi ini mengklaim lahir pada 24 Juli 1825—momen yang bertepatan dengan awal pecahnya Perang Jawa.

 

Atas dasar penanggalan tersebut, pada 2026 ini usia Wonosobo genap 201 tahun. Secara matematis, Wonosobo lebih tua daripada Republik Indonesia. Ia juga lebih tua ketimbang Kabupaten Temanggung yang baru berusia 192 tahun, meski jauh lebih muda dibandingkan dengan Banjarnegara yang sudah menginjak 455 tahun.

 

Namun, lambat laun, penelusuran sejarah tentang kapan persisnya sebuah daerah lahir seolah kalah penting dibanding kemeriahan merayakannya. Fenomena inilah yang terjadi di Wonosobo selama lebih dari satu dekade terakhir.

 

Peringatan hari jadi selalu menyedot porsi terbesar dalam agenda pariwisata budaya tahunan yang membentang sejak Juni hingga Agustus. Tentu saja, porsi anggaran yang dikuras pun tidak sedikit.

Berdasarkan data SiRup/Inaproc, anggaran peringatan hari jadi Wonosobo menelan sedikitnya Rp635 juta. Dari dana sebesar itu, belum tercantum kegiatan yang secara spesifik mengarah pada penggalian narasi sejarah dan budaya.

 

Cetak biru seremonial hari jadi sejatinya berpola sama sejak periode 2015–2018, dengan sedikit penyempurnaan di tahun-tahun belakangan. Dari rangkaian acara yang digelar bertahun-tahun itu, dominasi agenda seremonial justru kerap tidak memiliki dasar historis, bahkan cenderung dipaksakan. Puncak peringatan pun selalu diisi pesta konser musik yang belum memberi ruang proporsional bagi seniman lokal.

 

Jika ditinjau semata dari kacamata promosi pariwisata, sekilas tidak ada yang janggal. Namun, bila dibedah menggunakan basis kajian akademik dan literatur sejarah yang bermunculan dalam satu dekade terakhir, ada ganjalan mendasar yang wajib dijawab: validitas penetapan hari jadi Wonosobo.

Peringatan hari jadi yang dikaitkan dengan kemenangan Seconegoro pada Pertempuran Legorok (Sleman) menyisakan banyak celah sejarah.

 

Konon, atas kemenangan di Legorok, Seconegoro diangkat sebagai Tumenggung dan diutus Pangeran Diponegoro untuk memimpin Wonosobo. Masalahnya, tidak ada dokumen resmi yang mencatat peristiwa tersebut. Mengingat status Diponegoro saat itu dianggap sebagai pemberontak oleh kolonial, Keraton Yogyakarta pun tidak mencatat kepemimpinan Seconegoro dalam arsip resmi kerajaan.

 

Bukti tertulis mengenai kepemimpinan Seconegoro justru ditemukan dalam surat pemberhentian dirinya pada 1831 (Surat Residen Kedu kepada Komisaris Vorstenlanden, 8 Maret 1831). Seconegoro baru resmi masuk dalam birokrasi Hindia Belanda pada 1830, saat wilayah Ledok, Gowong, dan Selomanik dianeksasi bersama wilayah Keraton Yogyakarta lainnya—sebagaimana tertuang dalam surat Jendral De Kock tertanggal 18 Desember 1830.

 

Sayang, baru setahun menjabat di bawah pemerintahan Belanda, banyak urusan perdata dan perpajakan yang terbengkalai. Akhirnya, Seconegoro dipensiunkan bersama tiga tumenggung lainnya.

 

MOMEN MEREVISI SEJARAH

 

Penetapan hari jadi Wonosobo dengan Seconegoro sebagai bupati pertama mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 1994. Sejak perda itu disahkan 32 tahun lalu, akses terhadap sumber-sumber sejarah primer kini makin terbuka lebar untuk dikaji secara presisi.

 

Salah satu rujukan kuat berasal dari catatan Keraton Yogyakarta. Dokumen tersebut mencatat bahwa Tumenggung Kerta Wijaya diutus secara resmi oleh Keraton Yogyakarta sebagai Bupati di Ledok dan Gowong (wilayah yang kini melebur menjadi Wonosobo) sejak Januari 1811.

 

Pada era yang sama—bahkan sebelum 1810—wilayah Selomanik sebagai "provinsi" pesisir juga telah dipimpin oleh seorang tumenggung. Selain nama Kertawasesa, di Selomanik bermukim putra Hamengkubuwono I, yaitu Pangeran Balitar (lahir 1784).

 

Rentang 1810–1811 merupakan periode sebelum peristiwa Geger Sepehi. Ketiga tokoh tersebut dimakamkan di Desa Winongsari (dahulu pusat pemerintahan Selomanik di Kauripan). Bukti fisiknya terpahat pada batu nisan di Makam Argapekik. Di sana, nama Kerta Wijaya tertulis jelas dalam aksara Jawi/Pegon beserta tahun wafatnya: 1274 Hijriah (1857–1858 Masehi).

 

Tak hanya itu, pemberitaan koran terbitan Hindia Belanda, De Locomotief (12 Agustus 1935), menyebutkan bahwa nama wilayah "Ledok" masih terus digunakan hingga 1901 sebelum digantikan secara resmi menjadi "Wonosobo". Data ini makin menegaskan bahwa entitas nomenklatur Wonosobo sebagai kabupaten baru lahir setelah tahun 1901.

 

Melihat fakta-fakta historis di atas, publik—khususnya warga Wonosobo—sangat layak mempertanyakan kembali: Apakah penetapan hari jadi pada 24 Juli 1825 sudah tepat? Terlebih, Perang Jawa sendiri baru meletus pada 20 Juli 1825, sehingga sangat janggal jika dalam hitungan hari sebuah struktur pemerintahan baru langsung terbentuk di tengah kecamuk perang.

 

Beberapa pemerhati sejarah lokal sempat mengusulkan opsi lain: mencari tanggal hari jadi yang lebih tua dengan mengacu pada era Kerajaan Medang/Mataram Kuno (abad ke-9 sampai dengan ke-10 Masehi). Namun, sebelum melangkah jauh ke sana, semua pihak harus menyepakati satu acuan dasar terlebih dahulu: parameter apa yang ingin dipakai?

 

Jika setiap tahun hari jadi hanya dihabiskan untuk pesta seremonial tanpa dasar historis yang kokoh, peringatan tersebut kelak akan kehilangan makna. Ia bakal menjadi perayaan kosong yang terasing dari fakta sejarahnya sendiri.

 

Haruskah masyarakat terus berpura-pura menikmati pesta tahunan yang sekadar diposisikan sebagai ritual pelengkap kalender wisata? Bisakah kita terus-menerus merayakan ulang tahun, tanpa pernah sungguh-sungguh tahu di mana akta kelahiran kita berada? (*)

 

Sumber: