Cegah Temuan BPK-KPK, BPKPAD Pemalang Perketat Pelaksanaan APBD

PEMALANG, diswayjateng.id – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pemalang terus memperketat pengawasan anggaran demi menutup celah penyalahgunaan. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan menggelar sosialisasi, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan APBD di Pendopo Kantor Kecamatan Pemalang, Kamis (9/7).

 

Agenda krusial ini menyasar para bendahara di tingkat kelurahan dan kecamatan. Setidaknya, ada 8 perwakilan bendahara—terdiri atas 7 bendahara kelurahan dan 1 bendahara kecamatan—yang hadir, didampingi sejumlah tamu undangan terkait.

 

 

Camat Pemalang Prasetio, melalui Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Legiman, menegaskan bahwa monev dan pembinaan dari BPKPAD ini merupakan langkah preventif yang sangat penting.

 

BACA JUGA:300 Atlet Bulutangkis Ramaikan Kapolres Cup Pemalang 2026, Bupati Singgung Renovasi GOR Kridanggo

 

"Sebelum kegiatan di kelurahan dan kecamatan berjalan jauh, BPKPAD turun langsung melakukan monitoring sekaligus pembinaan. Tujuannya memastikan segala sesuatunya tegak lurus dengan regulasi, baik produk hukum daerah maupun Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ujar Legiman.

 

Dengan pembinaan sejak dini, pihak kecamatan berharap seluruh pelaporan keuangan ke depan menjadi lebih teratur, tertib, dan sepenuhnya patuh pada undang-undang yang berlaku.

 

 

Langkah antisipatif ini diamini oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKPAD Kabupaten Pemalang, Muzainah. Ia menjelaskan bahwa sosialisasi dan monev keliling ini dilakukan secara maraton ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai jadwal yang telah disusun.

 

BACA JUGA:493 Jemaah Haji Pemalang Pulang ke Tanah Air, Satu Warga Comal Wafat di Makkah

 

"Kami ingin ada penyamaan persepsi yang kuat di tingkat bawah, terutama dari para bendahara kelurahan dan kecamatan, mengenai tata kelola keuangan daerah yang benar," jelas Muzainah.

 

Target besarnya, lanjut Muzainah, adalah terciptanya iklim pengelolaan anggaran yang sehat, transparan, dan akuntabel di seluruh lini pemerintahan Pemalang.

 

"Harapan utamanya tentu agar pengelolaan keuangan daerah kita semakin bagus, bersih, dan yang paling penting, tidak ada temuan dari badan pemeriksa seperti BPK maupun KPK," tegasnya.

 

 

 

Sumber: