Kena PHP Dampak Arahan KPK, Peternak di Sragen Gagal Terima Bantuan Kambing

SRAGEN, diswayjateng.id – Kekecewaan mendalam tengah dirasakan sejumlah kelompok peternak di Kabupaten Sragen. Harapan mereka untuk mendapatkan bantuan ternak kambing dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen dipastikan kandas. Para peternak terpaksa ngaplo alias gigit jari setelah terkena ”PHP” (pemberi harapan palsu).

 

 

Pembatalan sepihak ini disinyalir merupakan tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Bupati Sragen beserta jajarannya beberapa waktu lalu. Arahan tersebut terkait dengan evaluasi dana pokok-pokok pikiran (pokir).

 

BACA JUGA: Anggaran Seret, Warga Jembayat Tegal Patungan Perbaiki Jalan Rusak

BACA JUGA: Hampir Tujuh Bulan Tinggalkan Tugas, Warga Minta Kades Sambeng Magelang Diberhentikan

 

Salah seorang perwakilan peternak dari Desa Sawung Gesi, Hendri, secara terbuka mengungkapkan rasa kecewa dan sesal atas keputusan tersebut. Menurut dia, kelompoknya telah mengajukan bantuan sebanyak 20 ekor kambing. Seluruh proses administrasi pun dinyatakan sudah rampung dan tinggal diserahterimakan.

 

”Masalahnya kan sudah rampung, sudah clear, tinggal serah terima saja sebenarnya. Jadwalnya bulan Mei kemarin harusnya sudah keluar, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan,” keluh Hendri saat dikonfirmasi, Selasa (7/7).

 

Informasi yang dihimpun, pembatalan ini dipicu oleh kebijakan pemangkasan atau pembatalan seluruh program bantuan sosial (bansos) yang bersifat non-infrastruktur. Kebijakan tersebut diambil menyusul adanya ”lampu merah” dan arahan tegas dari komisi antirasuah mengenai tata kelola anggaran daerah.

 

Bagi para peternak, kebijakan ini dirasa tidak adil. Mereka menilai bantuan sektor peternakan sangat krusial dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat kecil di pedesaan. Karena itu, program pemberdayaan ekonomi seperti ini dinilai tidak seharusnya dikorbankan demi program fisik semata.

Namun, hal yang paling menyakitkan bagi para peternak bukanlah sekadar pembatalan bantuan tersebut. Melainkan, sikap dari dinas terkait yang dinilai lepas tangan. Hingga saat ini, sama sekali tidak ada pemberitahuan resmi ataupun sosialisasi tatap muka kepada kelompok peternak di tingkat bawah mengenai alasan pembatalan ini.

 

Ketiadaan komunikasi formal dari Pemkab Sragen tersebut mulai memicu kegaduhan dan gesekan di tingkat bawah. Hendri mengaku bingung bagaimana harus menjelaskan pembatalan ini kepada para anggotanya. Tanpa adanya kejelasan hitam di atas putih dari dinas, pengurus kelompok rentan dicurigai dan dituduh menyelewengkan bantuan oleh masyarakat desa.

 

”Repotnya kami yang di bawah ini, bagaimana menyampaikan ke masyarakat dan kelompok. Takutnya orang desa kan mengira bantuan ini dimakan sendiri oleh ketuanya. Harusnya pihak dinas itu turun ke desa, berikan penyuluhan dan sosialisasi agar jelas masalahnya apa, jangan malah lepas tangan,” tegas Hendri.

 

Hingga berita ini ditulis, para peternak di Sragen mendesak dinas terkait atau instansi berwenang segera turun ke lapangan guna memberikan penjelasan secara terbuka.

 

 

 

Sumber: