Dapat Rp108 miliar, PAD Batang Belum Gaspol! PBB dan Opsen PKB Jadi PR

BATANG, diswayjateng.id - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten BATANG selama semester I 2026 mencapai sekitar 45 persen dari target tahunan. Realisasi tersebut setara sekitar Rp108 miliar dari target Rp240,691 miliar.

Capaian PAD Kabupaten Batang itu dinilai masih berada dalam jalur normal. Pemerintah masih memiliki waktu hingga akhir tahun mengejar sisa target penerimaan daerah.

"Dari target Rp240 miliar lebih, sekarang terealisasi sekitar Rp108 miliar atau sekitar 45 persen," kata Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BPKPAD Batang, Anisah, Sabtu 4 Juli 2026.

Penerimaan terbesar hingga Juni 2026 masih berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

BACA JUGA: DPRD Batang Soroti Perpanjangan Izin Tower Pekuncen milik Mitratel

BACA JUGA: Siapkan SDM untuk Investor, KEK Industropolis Batang Genjot Program PRIMA 2026

Anisah menjelaskan sebagian besar jenis pajak daerah sebenarnya telah melampaui realisasi 50 persen. Namun capaian PBB dan opsen PKB masih tertinggal dibanding sektor lainnya.

Realisasi PBB hingga semester pertama baru mencapai sekitar 22 persen. Sedangkan opsen PKB berada di kisaran 39 persen.

Menurut Anisah, rendahnya penerimaan PBB masih tergolong wajar. Sebab distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) perusahaan baru dilakukan sekitar April hingga Mei.

Selain itu, jatuh tempo pembayaran PBB perusahaan berlangsung pada Agustus. Banyak wajib pajak memilih melunasi kewajibannya menjelang batas akhir pembayaran.

BACA JUGA: Kontradiktif dengan Ketahanan Pangan, DPRD Batang Pertanyakan KDMP di Lahan LP2B

BACA JUGA: Selter JPT Pratama Pemkab Batang: Perebutan Kursi Kepala Diskominfo dan Asisten III Dimulai

Pemerintah desa juga mulai berlomba mempercepat pelunasan PBB di wilayah masing-masing. Kondisi tersebut diyakini akan mendorong kenaikan penerimaan pada semester kedua.

Berbeda dengan PBB, kendala opsen PKB lebih berkaitan dengan keterbatasan data. BPKPAD tidak memiliki basis data kendaraan bermotor sebagaimana dimiliki Samsat.

Sumber: