PMII Jateng Demo di Kantor Gubernur, Desak Evaluasi Total Program MBG dan Tolak RUU Polri

SEMARANG, diswayjateng.id – Ratusan mahasiswa PMII Jateng demo di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin sore. Mereka menyuarakan evaluasi total Kabinet Merah Putih terkait beberapa kebijakan krusial.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin, 22 Juni 2026 tersebut diikuti oleh sekitar 350 orang. Sebelum mengepung gerbang kompleks pemerintahan, massa terlebih dahulu melakukan long march dan berorasi di depan Mapolda Jawa Tengah untuk menegaskan sikap mereka.

Dengan membawa bendera organisasi berwarna kuning-biru serta berbagai poster bertuliskan "Reformasi", "Lawan Otoritarianisme", dan "Mosi Tidak Percaya", massa menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri. 

Regulasi tersebut dinilai berpotensi kuat mempersempit ruang sipil dan mengancam kebebasan berpendapat.

BACA JUGA:Aksi Bakar Ban Warnai Demo Mahasiswa Pemalang Tuntut MBG dan Koperasi Merah Putih Dihentikan

Alasan PMII Jateng Demo di Kantor Gubernur Soal Rapor Merah MBG

Sesampainya di depan gerbang, ketegangan sempat meningkat saat sejumlah mahasiswa memanjat pagar utama kompleks kantor gubernur. PMII Jateng demo di Kantor Gubernur membawa dua tuntutan utama:

• Menolak pemberlakuan RUU Polri.
• Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator Lapangan Aksi, Andre Bachtiar, mengungkapkan bahwa kajian internal mereka terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan adanya indikasi pemangkasan anggaran di sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan demi program MBG. 

Di sisi lain, ia menyayangkan munculnya dugaan korupsi yang melibatkan oknum pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

BACA JUGA:Ratusan Mahasiswa PMII Demo di Kantor Gubernur Jateng, Tuntut Penghentian MBG hingga Sekolah Rakyat

Pihak mahasiswa menegaskan tidak menolak program pemenuhan gizi tersebut secara mutlak. Namun, aksi demo PMII Jateng di Kantor Gubernur ini menjadi alarm agar pemerintah mengalihkan prioritas alokasi ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), bukan menyasar kelompok ekonomi menengah ke atas.

Sorotan IPAL dan Kesiapan Infrastruktur Gizi

Senada dengan Andre, Ketua Korps PMII Putri (KOPRI) PKC PMII Jawa Tengah, Betari Imasshinta, memberikan "rapor merah" terhadap implementasi MBG di wilayah Jawa Tengah. Menurutnya, distribusi manfaat ekonomi dari program unggulan pusat tersebut masih jauh dari kata merata.

Betari juga membeberkan temuan lapangan mengenai banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah yang belum memiliki standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai. Kondisi ini dikhawatirkan memicu persoalan lingkungan baru di daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri diharapkan dapat menjembatani aspirasi ini ke tingkat pusat. Pembenahan komprehensif mulai dari kesiapan infrastruktur SPPG, akurasi data penerima, hingga transparansi anggaran menjadi poin mutlak yang harus dipenuhi jika program ini ingin tetap berjalan efektif tanpa mencederai hak sektor publik lainnya. 

BACA JUGA:Aksi Mahasiswa di Semarang Ricuh, Polisi Kerahkan Water Cannon dan Kendaraan RAISA Bubarkan Massa

Seputar Aksi Unjuk Rasa PMII Jawa Tengah

1. Apa saja tuntutan utama dalam aksi PMII Jateng tersebut?

Sumber: