Pengamat Politik Undip: Program Koperasi Merah Putih Perlu Diperbaiki Tata Kelolanya, Bukan Ditolak

SEMARANG, diswayjateng.id – Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini, mengajak masyarakat untuk tidak serta-merta menolak berbagai program pemerintah, termasuk Program Koperasi Merah Putih. 

Menurutnya, yang lebih penting adalah mendorong perbaikan tata kelola agar program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Nur Hidayat Sardini dalam Diskusi Forum Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II yang digelar di salah satu kafe di Kota Semarang, Sabtu (20/6/2026).

Akademisi yang akrab disapa NHS itu menilai keberhasilan sebuah program pemerintah sangat ditentukan oleh tata kelola yang baik,

BACA JUGA:Koperasi Merah Putih Jateng Tembus 8.523 Unit, 73 Persen Sudah Berjalan

mulai dari penetapan sasaran penerima manfaat, proses rekrutmen pengelola, hingga sistem distribusi yang tepat.

"Bukan soal mendukung atau menolak, tetapi bagaimana tata kelola program itu diperbaiki.

Harus jelas siapa sasaran penerima manfaat, bagaimana rekrutmen operatornya, serta bagaimana distribusinya agar tepat sasaran," ujar NHS.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan institusi sosial, seperti sekolah dan komunitas lokal, dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah agar manfaatnya lebih luas dan efektif.

BACA JUGA:Zulhas Nilai Jawa Tengah Terbaik Jalankan Koperasi Merah Putih, Operasional Ditargetkan Maret

Selain itu, NHS menyoroti pentingnya efektivitas penggunaan anggaran negara. 

Ia mencontohkan program penanganan stunting yang seharusnya lebih difokuskan pada kebutuhan utama, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan anak.

Dalam kesempatan tersebut, NHS juga menilai forum diskusi kritis di Kota Semarang yang membahas komitmen kebangsaan dan arah pembangunan masih sangat terbatas.

Padahal, ruang dialog semacam itu dibutuhkan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Sumber: