DPRD Jateng Serukan SPMB 2026 Bebas Titip-titipan dan Praktik Transaksional

SEMARANG, diswayjateng.id – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah mengingatkan agar pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 berlangsung secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik transaksional maupun titip-titipan siswa.

Pesan tersebut disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yohanes Winarto, saat monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMB 2026 di SMA Negeri 1 Ungaran dan SMK Negeri 2 Salatiga, Jumat, 12 Juni 2026.

Menurut Yohanes, praktik-praktik transaksional dalam dunia pendidikan tidak boleh lagi terjadi karena dapat mencederai tujuan pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter generasi muda.

"Hal-hal yang bersifat transaksional jangan sampai terjadi lagi. Pendidikan harus menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda yang nantinya akan melanjutkan perjalanan bangsa," ujarnya.

BACA JUGA:Komisi C DPRD Jateng Soroti Kredit Macet Bank Jateng Boyolali yang Hampir Sentuh 5 Persen

Kunjungan dipimpin Anggota Komisi E DPRD Jateng, Bagus Suryo Kusumo. Di SMA Negeri 1 Ungaran, rombongan diterima Kepala Sekolah Eni Sofiana bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Jawa Tengah, Deyas Yani Rahmawan.

Eni Sofiana menjelaskan, Jumat, 12 Juni 2026 merupakan hari terakhir pengajuan akun SPMB, sedangkan verifikasi akun dilaksanakan hingga Sabtu 13 Juni 2026.

Berdasarkan rekapitulasi per Kamis, 11 Juni 2026, sebanyak 1.070 calon murid baru telah datang ke sekolah.

Ia mengatakan pelaksanaan SPMB sejauh ini berjalan lancar berkat koordinasi yang baik antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan para pemangku kepentingan.

BACA JUGA:Komisi E DPRD Jateng Pelajari Tata Kelola Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial di DIY

Sementara itu, Deyas Yani Rahmawan menyampaikan slogan pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026, yakni "Ramah, Integritas, dan Gembira". 

Ia juga menjelaskan SMA Negeri 1 Ungaran memiliki inovasi Semopatri (Sistem Operasional Panitia SPMB) yang menyediakan layanan antrean secara daring.

"Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat memantau nomor antrean melalui gawai masing-masing sehingga dapat mengurangi penumpukan antrean," katanya.

Pada kesempatan itu, Bagus Suryo Kusumo mengingatkan agar proses verifikasi data calon peserta didik, khususnya jalur afirmasi, dilakukan secara teliti. 

Sumber: