PAD Sektor Parkir Bocor, DPRD Sragen Dorong Pembayaran Melalui QRIS

PAD Sektor Parkir Bocor, DPRD Sragen Dorong Pembayaran Melalui QRIS

Sugiyamto, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sragen. (Mukhtarulhafidh/diswayjateng.id)--Mukhtarul Hafidh / diswayjateng.id

SRAGEN, diswayjateng.id - Dengan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir, DPRD Kabupaten Sragen menyoroti masih adanya kebocoran dan dorong pembayaran melalui Qris.

Guna membendung potensi kerugian terus bertambah, Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah kabupaten (pemkab) setempat menerapkan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

Ketua Fraksi PDIP DPRD Sragen Sugiyamto menegaskan, penerapan QRIS menjadi solusi paling konkret saat ini.

Dengan sistem digital tersebut, uang retribusi dari masyarakat dipastikan langsung masuk ke rekening resmi Pemkab Sragen tanpa melalui perantara yang rawan disalahgunakan.

BACA JUGA: Polres Sragen Usut Kematian Bocah 11 Dengan Scientific Crime Invetigation

BACA JUGA: Bocah 11 Tahun Tewas Penuh Luka Sayatan, Diduga Korban Perampokan

”Kami meminta kepada pemkab supaya kebocoran PAD tidak terjadi setiap tahunnya. Paling tidak harus ada terobosan, salah satunya lewat pemasukan parkir. Gunakanlah QRIS yang langsung masuk rekening pemkab. Dengan begitu, kebocoran tidak akan terjadi lagi,” ujar Sugiyamto.

Saat disinggung mengenai persentase pasti kebocoran PAD yang terjadi selama ini, Sugiyamto mengaku belum bisa membeberkan angka nominalnya.

Menurutnya, dibutuhkan penyelidikan berbasis data riil di lapangan untuk mengetahui angka pastinya.

Meski demikian, ia meyakini potensi PAD yang menguap di sektor ini cukup signifikan dan tidak sesuai dengan potensi riil wilayah.

"Kalau dipersentase harus diselidiki secara fakta dan riil di lapangan. Tapi kalau ditanya bocor atau tidak, pasti bocor. Maka dari itu, kami mendorong adanya perbaikan sistem,” imbuhnya.

Politikus senior itu menambahkan, Fraksi PDIP sebelumnya sempat mengusulkan pengadaan alat penutup elektronik di setiap titik parkir.

Namun, rencana tersebut terkendala biaya pengadaan aset yang dinilai mahal oleh pemkab.

Sebagai alternatif hemat biaya, sistem QRIS dinilai paling ideal karena tidak membutuhkan modal besar untuk perangkat kerasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: