Jalan Randublatung-Cepu Blora Segera Diperbaiki, Pemprov Jateng Siapkan Anggaran Rp5,276 Miliar
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro-Istimewa/ Umar Dani -
SEMARANG, diswayjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan ruas Jalan Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora akan segera dilaksanakan. Proyek senilai Rp5,276 miliar yang dialokasikan dalam APBD 2026 kini telah memasuki tahap pelelangan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan perbaikan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jateng dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Blora.
Menurut Henggar, anggaran sebesar Rp5,276 miliar akan difokuskan untuk menangani kerusakan berat pada ruas jalan di Desa Kediren, Kecamatan Randublatung.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” ujar Henggar di Semarang, Senin, 1 Juni 2026.
Sebelumnya, pada 2025 Pemprov Jateng telah menangani ruas Singget-Doplang- Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang melintasi Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan dengan anggaran mencapai Rp19,92 miliar.
Secara keseluruhan, selama periode 2025-2026 Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sebesar Rp45,86 miliar untuk penanganan jalan provinsi di Blora dengan total panjang ruas mencapai 101,5 kilometer.
Selain mengandalkan APBD Provinsi, Pemprov Jateng juga mengusulkan sejumlah ruas jalan di Blora untuk mendapatkan dukungan pendanaan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
“Terdapat tiga ruas jalan di Kabupaten Blora yang telah kami usulkan masuk program IJD. Mudah-mudahan seluruhnya dapat terealisasi dengan baik,” kata Henggar.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, pada 2026 telah diajukan dukungan pendanaan sebesar Rp46,6 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui program IJD untuk mempercepat penanganan ruas Singget-Doplang-Cepu.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh perangkat daerah merespons cepat berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur.
Menurutnya, berbagai laporan yang viral di media sosial harus menjadi bahan evaluasi agar pemerintah semakin responsif terhadap kebutuhan warga.
Luthfi juga menegaskan bahwa perbaikan jalan harus dilakukan secara profesional dan berkualitas, terutama pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat.
“Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional,” tegasnya.
Ia meminta balai dan dinas terkait menjadikan jalan rusak berat sebagai prioritas utama penanganan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:








